Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menunjuk Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR Benny K Harman sebagai dua dari enam Wakil Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 yang diumumkan di Jakarta, Rabu (15/4) malam.
"Pada posisi wakil ketua umum terdiri dari enam orang sebagai representasi dari enam wilayah besar di Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua," kata AHY saat menerangkan maksud adanya enam Wakil Ketua Umum Partai Demokrat tersebut dalam video Instagram yang dirilis di Jakarta.
Baca juga: AHY Tunjuk Riefky Sebagai Sekjen Demokrat
Selain Ibas dan Benny, AHY juga menunjuk tiga anggota DPR sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Mereka adalah dua orang Anggota Komisi XI DPR yakni Marwan Cik Hasan dan Vera Febyanthy serta satu Anggota Komisi V DPR Willem Wandik. Terakhir, AHY menunjuk satu perwakilan lembaga eksekutif yaitu Bupati Malinau,Kalimantan Utara,Yansen Tipa Padan sebagai waketum.
Enam Waketum Partai Demokrat tersebut adalah eselon pembantu pimpinan (ketua umum) Partai Demokrat dalam struktur kepengurusan DPP periode 2020-2025 bersama Sekretaris Jenderal Partai Teuku Riefky Harsya, dengan 10 wasekjen,serta Bendahara Umum Partai, Renville Antonio dengan delapan wabendum.
AHY menegaskan pemilihan tersebut telah dipikirkan dengan matang guna memastikan rancang bangun organisasi yang adaptif sesuai tantangan politik di masa mendatang.
"Intinya, orang tersebut tepat, berada di tempat yang tepat dalam waktu yang tepat. Setiap hari saya pelajari satu persatu, kekurangan dan kelebihan dan juga saya lakukan komunikasi secara khusus agar keputusan saya objektif," kata AHY.
Secara umum, kata dia, susunan pengurus DPP Partai Demokrat terdiri dari pengurus harian berjumlah 100 orang terdiri dari eselon pimpinan (ketua umum), eselon pembantu pimpinan dan eselon pelaksana. Sedangkan pengurus pleno berjumlah 200 orang, yakni 100 orang pengurus harian ditambah 100 orang lainnya.
"Tidak ada rangkap jabatan dalam struktur partai, apakah itu rangkap jabatan antareselon, maupun juga di dalam eselon yang sama. Dengan demikian, kami bisa fokus pada peran dan posisi masing-masing," kata AHY.
baca juga: AHY Tunjuk Riefky Sebagai Sekjen Demokrat
Ia juga menetapkan posisi para senior, yang tidak masuk struktur kepengurusan DPP Partai Demokrat, akan diperankan ke dalam struktur lainnya yaitu majelis tinggi partai, dewan pertimbangan partai, dewan kehormatan partai, dan mahkamah partai. Ketetapan itu dibuat agar para kader senior dapat terus berkontribusi menuangkan pemikiran politiknya dan juga memberikan masukan kepada pengurus struktural Partai Demokrat.
"Kami tentu tetap membutuhkan peran serta kontribusi pemikiran, termasuk juga masukan-masukan yang berarti dari para kader senior Partai Demokrat," pungkasnya. (OL-3)
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
GUBERNUR California Gavin Newsom menuntut Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth membatalkan pengerahan Garda Nasional di Los Angeles.
Kegiatan pembinaan dari Demokrat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk UMKM, yang terlihat dari tingginya peminat program tersebut.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta kadernya untuk bergerak membuat program kreatif demi memperkuat dan memajukan UMKM.
Hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatkan bahwa proses pemilihan berlangsung khidmat. Proses itu juga dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Perbaikan pengelolaan partai lebih penting dilakukan ketimbang membahas kewenangan partai
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved