Headline
Faktor penyebab anak mengakhiri hidup bukan tunggal.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menunjuk Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR Benny K Harman sebagai dua dari enam Wakil Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 yang diumumkan di Jakarta, Rabu (15/4) malam.
"Pada posisi wakil ketua umum terdiri dari enam orang sebagai representasi dari enam wilayah besar di Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua," kata AHY saat menerangkan maksud adanya enam Wakil Ketua Umum Partai Demokrat tersebut dalam video Instagram yang dirilis di Jakarta.
Baca juga: AHY Tunjuk Riefky Sebagai Sekjen Demokrat
Selain Ibas dan Benny, AHY juga menunjuk tiga anggota DPR sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Mereka adalah dua orang Anggota Komisi XI DPR yakni Marwan Cik Hasan dan Vera Febyanthy serta satu Anggota Komisi V DPR Willem Wandik. Terakhir, AHY menunjuk satu perwakilan lembaga eksekutif yaitu Bupati Malinau,Kalimantan Utara,Yansen Tipa Padan sebagai waketum.
Enam Waketum Partai Demokrat tersebut adalah eselon pembantu pimpinan (ketua umum) Partai Demokrat dalam struktur kepengurusan DPP periode 2020-2025 bersama Sekretaris Jenderal Partai Teuku Riefky Harsya, dengan 10 wasekjen,serta Bendahara Umum Partai, Renville Antonio dengan delapan wabendum.
AHY menegaskan pemilihan tersebut telah dipikirkan dengan matang guna memastikan rancang bangun organisasi yang adaptif sesuai tantangan politik di masa mendatang.
"Intinya, orang tersebut tepat, berada di tempat yang tepat dalam waktu yang tepat. Setiap hari saya pelajari satu persatu, kekurangan dan kelebihan dan juga saya lakukan komunikasi secara khusus agar keputusan saya objektif," kata AHY.
Secara umum, kata dia, susunan pengurus DPP Partai Demokrat terdiri dari pengurus harian berjumlah 100 orang terdiri dari eselon pimpinan (ketua umum), eselon pembantu pimpinan dan eselon pelaksana. Sedangkan pengurus pleno berjumlah 200 orang, yakni 100 orang pengurus harian ditambah 100 orang lainnya.
"Tidak ada rangkap jabatan dalam struktur partai, apakah itu rangkap jabatan antareselon, maupun juga di dalam eselon yang sama. Dengan demikian, kami bisa fokus pada peran dan posisi masing-masing," kata AHY.
baca juga: AHY Tunjuk Riefky Sebagai Sekjen Demokrat
Ia juga menetapkan posisi para senior, yang tidak masuk struktur kepengurusan DPP Partai Demokrat, akan diperankan ke dalam struktur lainnya yaitu majelis tinggi partai, dewan pertimbangan partai, dewan kehormatan partai, dan mahkamah partai. Ketetapan itu dibuat agar para kader senior dapat terus berkontribusi menuangkan pemikiran politiknya dan juga memberikan masukan kepada pengurus struktural Partai Demokrat.
"Kami tentu tetap membutuhkan peran serta kontribusi pemikiran, termasuk juga masukan-masukan yang berarti dari para kader senior Partai Demokrat," pungkasnya. (OL-3)
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Kamaruddin menilai, rekam jejak Jokowi yang tidak pernah kalah dalam lima kali pertarungan elektoral demokrasi Indonesia menjadi daya tarik utama bagi para tokoh.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved