Komisi III Minta Polri Waspadai Gangguan Kamtibmas

KETUA Komisi III DPR, Herman Herry, meminta aparat kepolisian mewaspadai segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di tengah pandemi covid-19.

Ia pun mengapreasi Polri yang menangkap pelaku vandalisme dari kelompok Anarko.

“Pertama, sebagai Ketua Komisi III DPR, saya mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian dalam mengantisipasi pergerakan kelompok Anarko yang ingin membuat kekacauan di tengah situasi dan kondisi negara yang sedang berupaya mengatasi pandemi covid-19,” kata Herman Hery dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.

Herman mengatakan langkah cepat itu menunjukkan negara tidak kalah dengan siapa pun yang hendak menimbulkan kekacauan, termasuk kelompok Anarko. “Di tengah keadaan seperti ini, ancaman terhadap kamtibmas selalu ada. Karena itu, diperlukan langkah ekstra dari kepolisian untuk bergerak menghentikan potensi-potensi kejadian serupa,” ujarnya.

Apalagi, imbuhnya, Kapolri Jenderal Idham Aziz telah mengeluarkan maklumat untuk mengatinsipasi tindakan yang tidak diinginkan. *Meski begitu, dia mengingatkan agar setiap tindakan pengamanan dilakukan dengan humanis dan profesional.

“Tentu saja polisi harus menyelidiki dugaan tersebut. Apabila memang benar ada yang mengorganisasi, harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku sebab negara tidak boleh kalah dengan kelompok kriminal,” tandasnya. *Dia juga meminta Polri menyelidiki lebih lanjut mengenai informasi yang disampaikan Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana bahwa pelaku vandalisme di Kota Tangerang yang tergabung dalam kelompok Anarko akan berbuat onar di beberapa kota besar di Pulau Jawa pada 18 April 2020.

Sementara itu, Polri mengungkapkan jumlah gangguan kamtibmas periode Februari-Maret 2020 meningkat 19,72%. Kepala Biro Penmas Polri Brigjen Argo Yuwono mengatakan pada Februari terdapat 17.411 kasus, sedangkan pada Maret 20.845 kasus.

“Kasus meliputi kejahatan, pelanggaran, gangguan, dan bencana,” ujar Argo di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. *Dia memerinci jenis gangguan yang terjadi terhadap orang ialah penemuan mayat, bunuh diri, kecelakaan, kebakaran, juga kehilangan. “Itu yang menyebabkan banyak peningkatan,” ucapnya.

Terkait dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta, Polda Metro Jaya menyiapkan 1.152 personel yang tersebar di polres dan polda. Hingga kini sebanyak 66.321 imbuan kepada masyarakat telah dilakukan. (Ant/Sru/P-5)