TNI-Polri Perketat Mimika

SATUAN Tugas (Satgas) Nemangkawi TNI-Polri dibantu jajaran Polda Papua memperketat pengamanan di permukiman penduduk di Kabupaten Mimika. Langkah itu untuk mengantisipasi gangguan keamanan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Kita tidak mau dengan adanya intervensi dari KKB menyebabkan masyarakat di sana ketakutan," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono, kemarin.

Aparat keamanan tidak akan mendiamkan KKB yang meresahkan penduduk setempat. Jejak kelompok tersebut tengah ditelusuri dan diburu.

"Dimungkinkan untuk dilakukan penangkapan, untuk kita proses hukum," jelasnya.

Polisi kerap kesulitan menindak KKB di empat kampung di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mengatakan KKB kerap berdampingan dengan warga karena faktor kedekatan.

Kapolda menjelaskan KKB kerap memasuki satu wilayah dengan cara yang mencolok.

Para anggota KKB juga kerap menggunakan keluarga yang berada di kampung untuk digunakan sebagai tameng dari kejaran polisi.

"Kami hanya bisa menunggu, dan cara KKB memasuki suatu kampung itu menetes (tidak bergerombolan). Ini kesulitan yang sering kami hadapi. Di samping itu, kondisi alam dan geografis yang begitu menyulitkan," jelas Paulus.

Dewan adat

Sementara itu, Dewan Adat Papua melaporkan dugaan adanya pelanggaran HAM yang terjadi dalam operasi militer di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Paniai kepada Komnas HAM.

Sekretaris II Dewan Adat Papua John Gobay berharap Komnas HAM mengusut tuntas kasus tersebut dan Presiden segera memerintahkan Panglima TNI menarik pasukannya.

"Kami meminta pemerintah pusat agar bersama-sama pemerintah daerah menciptakan kondisi yang aman dan damai. Bukan dengan cara seperti sekarang ini, dengan cara melakukan pengerahan pasukan ke Papua," ucap Gobay.

Gobay memaparkan terjadi dugaan pelanggaran HAM pada operasi pengejaran Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) di Intan Jaya dan Paniai sejak Desember 2019.

Baku tembak antara TNI dan TPN/OPM, imbuhnya, menewaskan beberapa orang.Warga sipil pun jadi korban salah sasaran penembakan.

Korban meninggal akibat tertembak, menurut Gobay, di antaranya Alex Kobogau, 27, yang tertembak pada 28 Januari 2020. Kemudian Kayus Sani dan Melky Tipagau yang tertembak pada 18 Februari 2020.

Menurut penelusuran Dewan Adat Papua, mereka bukan anggota TPN/OPM, melainkan warga sipil biasa.

"Menurut laporan dari TNI, mereka ini disebut TPN/OPM. Kami mendapatkan laporan dan melakukan verifikasi, ternyata mereka ini bukan TPN/OPM. Masyarakat mengatakan mereka ini sipil," ungkapnya.

Gobay juga menyebut ada korban sipil lain yang mengalami luka-luka akibat operasi militer di Intan Jaya dan Paniai tersebut, termasuk anak-anak.

Gobay menyebut seorang anak laki-laki bernama Jeckson Sondegau, 8, menjadi korban luka akibat tertembak.

Ia menyebut aparat hingga kini masih melakukan penyisiran ke permukiman warga sehingga membuat masyarakat resah dan tidak bisa beraktivitas secara normal. (Cah/P-1)