Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
KERJA sama dari seluruh elemen bangsa dan lembaga negara amat dibutuhkan sebagai salah satu cara memperkuat nilai-nilai Pancasila.
Hal itu ditegaskan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) saat menerima rombongan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang sengaja berkunjung ke MPR untuk membahas kerja sama terkait penguatan dan pengimplemntasian nilai-nilai Pancasila.
"Seluruh elemen bangsa Indonesia harus bekerjasama. Kolaborasi MPR RI dengan BPIP akan membuat Pancasila kembali menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Tak seperti selama ini, Pancasila terkesan terasingkan dari hingar bingar reformasi dan pertarungan politik para elite," ujar Bamsoet di Komplek Parlemen, Selasa (10/3).
Bamsoet menjelaskan, ke-5 sila yang ada di dalam Pancasila memiliki musuh utama yang harus dihadapi bersama. Yaitu, intoleransi, pelanggaran HAM, disintegrasi, liberalisasi demokrasi, serta kemiskinan dan kesenjangan sosial.
Masing-masing musuh tersebut saling bertentangan dengan makna setiap sila yang ada di Indonesia.
Baca juga : Pancasila di Rumahku, Cara NasDem Bangunan Kebangsaan
"Musuh Pancasila ini saling bertolak belakang dengan Pancasila yang kita miliki," tuturnya.
Bamsoet menambahkan, penafsiran Pancasila seolah dilepaskan ke pasar bebas pascareformasi bergulir pada 1998. Hal ini ditandai dihapusnya TAP MPR RI nomor II tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
Selain itu, pembubaran Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7), serta dihapusnya mata pelajaran Pancasila sebagai mata pelajaran pokok di sekolah dan perguruan tinggi turut menggerus pehamanan akan Pancasila.
"Negara kehilangan kuasa dalam membina mental ideologi bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Akibatnya ideologi transnasional yang tak sesuai jati diri bangsa dengan mudah menginfiltrasi berbagai sendi kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia seperti tercabut dari akar jati dirinya," jelas Bamsoet.
Mantan Ketua DPR ini melanjutkan, sudah hampir seperempat abad reformasi bergulir, pahit dan manis telah dirasakan bangsa Indonesia. Nilai-nilai positif yang dihasilkan reformasi seperti kebebasan pers, kebebesan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat, serta supremasi masyarakat sipil menjadi hal manis yang dinikmati.
Baca juga : Salam Pancasila Mau Gantikan Assalamualaikum? Ini Penjelasan BPIP
"Namun bukan berarti tidak ada sisi pahitnya. Maraknya politik identitas sempat dimanfaatkan segelintir elite guna meraih kekuasaan. Akibatnya, bangsa kita hampir terjebak dalam konflik horizontal. Untungnya kita segera tersadar, ada Pancasila yang menyelamatkan. MPR RI bersama seluruh stake holder akan menghidupkan kembali penerapan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," pungkas Bamsoet.
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mnambahkan, MPR dan BPIP sepakat untuk mendorong kembali Pancasila sebagai kurikulum wajib yang ada di bangku sekolah. Kesepakatan ini akan diambil melalui perubahan atau revisi Undang-Undang (UU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
"MPR akan mengadaka MoU dengan BPIP dalam rangka pembinaan Idielogi Pancasila dan menyepakati adanya narasi yang sama terkait sejarah dan materi Pancasila," paparnya. (OL-7)
Lestari Moerdijat mengatakan, dibutuhkan komitmen semua pihak untuk mewujudkan upaya yang lebih baik dalam pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa pada anak dan remaja.
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya penguatan peran perempuan dalam ekosistem Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE).
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan sebagai pilar utama pembangunan desa.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya kolektif setiap anak bangsa untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik.
Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno dikenal sebagai sosok pemimpin yang mampu merangkul berbagai kalangan.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa pendidikan Pancasila harus menjadi arus utama dalam pembentukan karakter generasi muda
PENGUATAN ideologi negara bukan lagi sekadar wacana akademis, melainkan faktor kunci keberhasilan transformasi menuju Indonesia. Pancasila
BPIP bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Perkumpulan Program Studi Pendidikan Sejarah Indonesia (P3SI) menyelenggarakan Seminar Nasional Sejarah Pancasila
DEWAN Pimpinan Pusat Gerakan Nasionalis (DPP GAN) menggelar audiensi dengan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Rima Agristina, beserta jajaran.
BPIP meraih predikat Informatif dengan nilai 93,35 pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved