Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA MPR RI Bambang Soesatyo mendukung agar pemberian dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua dan Papua Barat yang akan berakhir di 2021, diperpanjang atas keputusan politik pemerintah dan DPR RI.
"Saya mendorong agar dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua dan Papua Barat yang akan berakhir pada 2021 bisa diperpanjang atas keputusan politik pemerintah pusat dan DPR-RI," kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, di Wamena, Papua, kemarin.
Dia menjelaskan pemanfaatan dana otsus harus dengan mengedepankan efektivitas untuk peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat Papua dan Papua Barat. Apabila ditotal sejak pertama kali digulirkan pada 2002, dana Otsus Papua dan Papua Barat hingga kini mencapai Rp126,99 triliun.
Bamsoet menegaskan evaluasi dana otsus penting dilakukan. Bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menemukan kemanfaatan sehingga dana otsus bisa efektif digunakan untuk kemakmuran masyarakat setempat.
Selain itu, dia menekankan pentingnya kedamaian di Tanah Papua tetap terwujud. Suasana damai tidak boleh terganggu apalagi dikalahkan tindakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang kerap melancarkan aksi meresahkan.
"Selain pendekatan hukum terhadap para pelaku kriminal, yang tidak kalah penting untuk segera dilakukan adalah pendekatan kebangsaan melalui peningkatan intensitas dialog," tuturnya.
Di kesempatan yang sama, pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI menandatangani Ikrar Kebangsaan sebagai komitmen menghadirkan solusi komprehensif bagi masa depan Papua yang berlandaskan keadilan, kesejahteraan, dan kebudayaan.
Wakil Ketua DPR-RI Rachmat Gobel mengatakan kehadirannya mendukung semua ide MPR for Papua untuk mewujudkan kesejahteraan di Tanah Papua. Menurut dia, pimpinan parlemen juga akan meninjau pembangunan di Papua dan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) pada Oktober mendatang.
"Kita wajib merawat keindahan dan kekayaan yang kita miliki," ungkap Rahmat.
Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPD-DPR-RI Dapil Papua dan Papua Barat Yorrys Raweyai mengatakan pihaknya telah mendapatkan surat keputusan dari MPR untuk bertugas memberikan landasan konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Papua.
Menurut Yorrys, kunjungan bersejarah tiga pimpinan lembaga tinggi negara ke tanah Papua tersebut menunjukkan komitmen, semangat, dan idealisme yang sama. Pimpinan parlemen juga mengunjungi lokasi tempat pengungsi di Wamena yang berasal dari Nduga. (Ant/P-2)
Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq hadir langsung di SMAN 1 Manokwari, Papua Barat, untuk menjadi pembina upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025, Selasa (25/11).
Penemuan kasus baru Tuberkulosis (TBC) di daerah itu hingga Juli 2025 mencapai 550 kasus, bahkan ada pasien yang sudah menunjukkan resisten obat.
Festival ini menampilkan berbagai atraksi budaya seperti tarian tradisional, musik daerah, dan pameran kerajinan tangan, serta bazar Ekraft UMKM.
Masyarakat Papua Barat mendatangi kantor KPK dan Kejagung untuk melakukan klarifikasi dan memberikan informasi hasil investigasi terkait Gubernur Papua Barat Dominggus Madacan.
BENCANA tanah longsor dan banjir bandang Pegunungan Arfak, tepatnya di Kampung Jim, Distrik Catubouw, Papua Barat menelan belasan korban jiwa.
Jumlah keseluruhan korban dalam peristiwa itu sebanyak 24 orang, terdiri atas lima orang selamat, 16 korban meninggal dunia, sedangkan tiga korban lainnya belum berhasil ditemukan.
Tragedi longsor Bantargebang yang menewaskan 4 pekerja menjadi alarm krisis sampah. Simak analisis Eddy Soeparno soal implementasi Perpres PSEL 2025.
Lestari Moerdijat mengatakan, dibutuhkan komitmen semua pihak untuk mewujudkan upaya yang lebih baik dalam pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa pada anak dan remaja.
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya penguatan peran perempuan dalam ekosistem Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE).
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan sebagai pilar utama pembangunan desa.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved