Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda pemeriksaan sejumlah saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat Harun Masiku.
Penyebabnya, kondisi teknis lantaran Jakarta dilanda banjir, termasuk area depan Gedung KPK.
"Karena ada kendala teknis banjir tadi pagi, sesuai kesepakatan antara penyidik dan para saksi pemeriksaan akan dijadwal ulang," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, saat dikonfirmasi, Selasa (25/2).
Semula, penyidik komisi akan memeriksa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, dan Komisioner KPU, Evi Novida Ginting. Penyidik juga mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota DPR RI, Riezky Aprillia. Mereka akan diperiksa untuk tersangka Saeful Bahri. Satu saksi lainnya yang juga dipanggil KPK ialah advokat Donny Tri Istiqomah.
Baca juga: KPK Minta Harun Masiku Segera Menyerahkan Diri
"Semua saksi-saksi kasus PAW sepakat dengan penyidik untuk mengatur ulang jadwal pemeriksaan," imbuh Ali.
KPK sempat memeriksa Arief pada 28 Januari. Adapun Evi diperiksa beberapa hari sebelumnya, yakni 24 Januari. Untuk Riezky pernah diperiksa KPK pada 7 Februari.
Dalam kasus itu, KPK menetapkan empat tersangka. Sebagai penerima suap yaitu, Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku orang kepercayaan Wahyu yang juga mantan anggota Badan Pengawas Pemilu. Adapun tersangka yang menjadi pemberi ialah politikus PDIP Harun Masiku dan Saeful Bahri yang juga pernah menjadi caleg PDIP.
Banjir di sekitar Gedung KPK terjadi sejak Selasa (25/2) pagi. Rumah Tahanan C1 KPK yang berada di Kompleks Gedung ACLC KPK, juga sempat tergenang. Air setinggi mata kaki (sekitar 10 cm) dilaporkan menggenangi bagian pintu masuk rumah tahanan. KPK pun langsung menyiapkan langkah evakuasi jika air masuk ke sel tahanan.(OL-11)
Pelaku menjual tambahan kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi, yang seharusnya dipakai untuk mempercepat antrean.
KPK mengungkap bahwa praktik pemerasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyadar ke berbagai sektor, termasuk bidang olahraga
KETUA Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tidak akan memperlemah pemberantasan korupsi.
Perwakilan pemerintah yang dipanggil mulai dari Kementerian Perdagangan sampai Kementerian Keuangan. Bahasan terkait kajian yang dibuat oleh KPK.
KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.
KPK menyita USD3,5 juta (sekitar Rp57 milliar) terkait kasus dugaan rasuah pengadaan fiktif pada Divisi Engineering, Procurement, and Construction (EPC) di PT Pembangunan Perumahan (PP).
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
KPK meyakini pengusutan kasus ini sangat didukung masyarakat. Sebab, penyebab jalan rusak di Sumut sudah ditahui, dan pihak terlibat kini diproses hukum.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
JAM-Pidsus Kejaksaan Agung menyita uang senilai Rp2 miliar dari hakim Djuyamto yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara korupsi minyak goreng
Perkara ini berkaitan dengan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi satuan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan atas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved