Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda pemeriksaan sejumlah saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat Harun Masiku.
Penyebabnya, kondisi teknis lantaran Jakarta dilanda banjir, termasuk area depan Gedung KPK.
"Karena ada kendala teknis banjir tadi pagi, sesuai kesepakatan antara penyidik dan para saksi pemeriksaan akan dijadwal ulang," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, saat dikonfirmasi, Selasa (25/2).
Semula, penyidik komisi akan memeriksa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, dan Komisioner KPU, Evi Novida Ginting. Penyidik juga mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota DPR RI, Riezky Aprillia. Mereka akan diperiksa untuk tersangka Saeful Bahri. Satu saksi lainnya yang juga dipanggil KPK ialah advokat Donny Tri Istiqomah.
Baca juga: KPK Minta Harun Masiku Segera Menyerahkan Diri
"Semua saksi-saksi kasus PAW sepakat dengan penyidik untuk mengatur ulang jadwal pemeriksaan," imbuh Ali.
KPK sempat memeriksa Arief pada 28 Januari. Adapun Evi diperiksa beberapa hari sebelumnya, yakni 24 Januari. Untuk Riezky pernah diperiksa KPK pada 7 Februari.
Dalam kasus itu, KPK menetapkan empat tersangka. Sebagai penerima suap yaitu, Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku orang kepercayaan Wahyu yang juga mantan anggota Badan Pengawas Pemilu. Adapun tersangka yang menjadi pemberi ialah politikus PDIP Harun Masiku dan Saeful Bahri yang juga pernah menjadi caleg PDIP.
Banjir di sekitar Gedung KPK terjadi sejak Selasa (25/2) pagi. Rumah Tahanan C1 KPK yang berada di Kompleks Gedung ACLC KPK, juga sempat tergenang. Air setinggi mata kaki (sekitar 10 cm) dilaporkan menggenangi bagian pintu masuk rumah tahanan. KPK pun langsung menyiapkan langkah evakuasi jika air masuk ke sel tahanan.(OL-11)
KPK telah menyediakan berbagai saluran bagi masyarakat untuk menyerahkan bukti tambahan, termasuk melalui platform daring (online)
Penyidik KPK mensinyalir nominal uang hasil pemerasan jauh lebih besar dari temuan saat ini.
KPK akan menghadapi kesulitan pembuktian di persidangan jika tetap memaksakan biaya jemaah sebagai delik kerugian negara.
RIBUAN warga Pati berkumpul di Alun-alun Pati melakukan syukuran atas tertangkap Bupati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat (23/1).
Mantan Direktur Utama Taspen Antonius Nicholas Stephanus Kosasih kecipratan Rp29,1 miliar, USD125.057, SGD283.002, EUR10.000, THB1.470, JYP128.000, HKD500, KRW1.262.000, dan Rp2,8 juta.
KPK menetapkan empat tersangka atas operasi tangkap tangan (OTT) di Ponorogo. Bupati Ponorogo Suigiri Sancoko (SUG) menyandang status tersangka.
Ada banyak bukti penerapannya tarif Sudewo ini. Sebab, harga itu diumumkan langsung oleh para anak buah Sudewo.
Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara.
Tim penyidik lembaga antirasuah juga memanggil dua pejabat aktif dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bukanlah solusi untuk menekan ongkos politik. Menurutnya, mekanisme tersebut justru berpotensi memperparah praktik suap.
Asep mengatakan, uang itu diterima Ade Kuswara sepanjang 2025. KPK menyebut dana itu diberikan sejumlah pihak yang belum bisa dirinci nama-namanya.
KPK membeberkan pola penyalahgunaan kedekatan keluarga dalam perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved