KPK: Sulitnya Perizinan Jadi Pintu Gerbang Korupsi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani 1.952 orang yang telah ditetapkan tersangka sejak lembaga ini berdiri tahun 2003. Salah satu modus atau pintu gerbang rasuah dengan mempersulit perizinan investasi di daerah.

"Jangan orang mau bikin hotel, mau buka lapangan pekerjaan, mau menambah investasi susah sekali, bertahun-tahun tidak selesai. Makanya harus bayar dan bayar ditangkep oleh KPK. Saya minta itu tidak terjadi lagi ke depan," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat menghadiri diskusi bertajuk Penegakan Hukum dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Percepatan Pembangunan Daerah, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (24/2).

Menurut dia, jajaran pemerintah daerah harus membenahi sistem birokrasi dan perizinan supaya tidak terjerat rasuah. Total tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK sejak 2003 mencapai 1.952 orang dan itu paling banyak berasal dari birokrat.

"Berdasarkan wilayah ada 10 besar yang paling banyak tertangkap korupsinya. Yang tertinggi ada pemerintah pusat, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara dan DKI Jakarta. Itu lima besar (daerah) yang paling banyak terkena kasus korupsi yang ketangkap oleh KPK," terangnya.

Ia menjelaskan data tersebut sudah cukup untuk menyadarkan birokrat memperbaiki tata kelola perizinan. Bila tidak dilakukan maka prilaku korup dapat lestari.

"Kenapa data ini kami munculkan? Supaya kepala daerah tahu, daerah kita rentan korupsi, kalo begitu mari ketua DPRD, ibu ketua DPRD kita bicara bagaimana supaya tidak terjadi korupsi. Bgmn peraturannya, perbaikan sistemnya, izin usahanya dipermudah," ungkapnya.

Selain itu, Firli mengatakan KPK telah berhasil menyelamatkan uang negara. "Data yang kami kumpulkan, itu kurang lebih Rp 63.9 triliun, potensi kerugian negara bisa kita selematkan karena pencegahan. Sementara untuk penindakan kurang lebih Rp 1.7 triliun. Kalau begitu untuk pencegahan kerugian negara, tidak perlu kita tinggalkan, dan tidak boleh tinggalkan," pungkasnya. (OL-4)