Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
PENEGAK hukum dan pemerintah dianggap abai dalam upaya menyelesaikan kasus penjebakan PSK di Padang yang diduga dilakukan Politikus Gerindra Andre Rosiade. Polisi dinilai tidak memahami dengan baik aturan mengenai tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
"Pernyataan Polri melalui Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Argo Yuwono yang mengimbau masyarakat untuk mengikuti jejak Andre jika menemukan indikasi pelaku tindak pidana, menandakan lemahnya pemahaman tentang penegakan hukum UU No 21 Tahun 2007 Tentang TPPO," ujar Praktisi Kebijakan Publik Dinna Wisnu di Ombudsman RI, kemarin.
Dinna menilai penyelesaian dugaan pelanggaran TPPO oleh Andre juga lamban. Terlebih, hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)mengenai kasus tersebut.
"Tidak ada upaya dari KPPPA untuk melakukan pemulihan dan pendampingan terhadap NN (PSK yang dijebak di Padang) atau melakukan pengawalan penanganan kasus TPPO," ujar Dinna.
Aktivis ECPAT Indonesia Andy Ardian menambahkan kasus prostitusi merupakan buntut dari kemiskinan yang telah mengakar secara struktural dan kejahatan sistematis.
TPPO merupakan kejahatan berat yang menyentuh ranah kemanusiaan. "Karena ini dikategorikan kejahatan berat. Segenap pejabat negara, anggota partai, parlemen, hingga aparat harus bersikap dan bertutur sesuai kepatutan dalam berhadapan dengan masalah tersebut," ujar Andy.
Anggota MKD Arteria Dahlan mengatakan dalam waktu dekat MKD akan memanggil Andre untuk dimintai keterangan.
Pemanggilan dilakukan karena telah ada laporan dari beberapa organisasi masyarakat atas tindakan Andre yang diduga menjebak PSK di Padang.
"Secepatnya. Mudah-mu-dahan kita Senin (17/2) karena ada rapat. Salah satu agendanya membahas Andre," ujar Arteria.
Ombudsman juga akan mendalami kasus ini. "Kami melihat memang ada potensi malaadministrasi. Terutama tentang tata cara yang digunakan Andre," ujar Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu.
Ia mengatakan penjebakan dimungkinkan dilakukan untuk mengungkap suatu kejahatan. Namun, yang berwenang melakukan hanya kepolisian dan harus sesuai aturan untuk tidak mence-derai kemanusiaan dan HAM. (Pro/P-1)
Mantan Presiden AS Barack Obama serukan Partai Demokrat lebih tegas n berani hadapi tantangan politik di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.
Survei CfDS terhadap 400 pemilih pemula menunjukkan bahwa digital image lebih berpengaruh daripada sejarah politik, menggeser gagasan ke estetika dan perasaan.
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah proaktif dan menyiapkan strategi menghadapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Platform Bijak Memantau resmi diluncurkan pada Selasa (20/5). Platform terseubut dimaksudkan sebagai ruang untuk menavigasi isu kebijakan, dan memantau proses legislasi.
Reformasi yang sudah susah payah dicapai Indonesia pasca 32 tahun Soeharto berkuasa, kini dipaksa putar balik kembali.
Nikita Mirzani meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan hukum di Indonesia, usai menjalani sidang dakwaan kasus pemerasan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Hanna Kathia adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dan konsern mengembangkan spesialisasinya dalam bidang arbitrase, korporasi, litigasi hingga kekayaan intelektual.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved