PENEGAK hukum dan pemerintah dianggap abai dalam upaya menyelesaikan kasus penjebakan PSK di Padang yang diduga dilakukan Politikus Gerindra Andre Rosiade. Polisi dinilai tidak memahami dengan baik aturan mengenai tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
"Pernyataan Polri melalui Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Argo Yuwono yang mengimbau masyarakat untuk mengikuti jejak Andre jika menemukan indikasi pelaku tindak pidana, menandakan lemahnya pemahaman tentang penegakan hukum UU No 21 Tahun 2007 Tentang TPPO," ujar Praktisi Kebijakan Publik Dinna Wisnu di Ombudsman RI, kemarin.
Dinna menilai penyelesaian dugaan pelanggaran TPPO oleh Andre juga lamban. Terlebih, hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)mengenai kasus tersebut.
"Tidak ada upaya dari KPPPA untuk melakukan pemulihan dan pendampingan terhadap NN (PSK yang dijebak di Padang) atau melakukan pengawalan penanganan kasus TPPO," ujar Dinna.
Aktivis ECPAT Indonesia Andy Ardian menambahkan kasus prostitusi merupakan buntut dari kemiskinan yang telah mengakar secara struktural dan kejahatan sistematis.
TPPO merupakan kejahatan berat yang menyentuh ranah kemanusiaan. "Karena ini dikategorikan kejahatan berat. Segenap pejabat negara, anggota partai, parlemen, hingga aparat harus bersikap dan bertutur sesuai kepatutan dalam berhadapan dengan masalah tersebut," ujar Andy.
Anggota MKD Arteria Dahlan mengatakan dalam waktu dekat MKD akan memanggil Andre untuk dimintai keterangan.
Pemanggilan dilakukan karena telah ada laporan dari beberapa organisasi masyarakat atas tindakan Andre yang diduga menjebak PSK di Padang.
"Secepatnya. Mudah-mu-dahan kita Senin (17/2) karena ada rapat. Salah satu agendanya membahas Andre," ujar Arteria.
Ombudsman juga akan mendalami kasus ini. "Kami melihat memang ada potensi malaadministrasi. Terutama tentang tata cara yang digunakan Andre," ujar Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu.
Ia mengatakan penjebakan dimungkinkan dilakukan untuk mengungkap suatu kejahatan. Namun, yang berwenang melakukan hanya kepolisian dan harus sesuai aturan untuk tidak mence-derai kemanusiaan dan HAM. (Pro/P-1)
