Jumat 14 Februari 2020, 20:00 WIB

Meski ada Praperadilan, KPK Tetap Lakukan Upaya Paksa ke Nurhadi

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Meski ada Praperadilan, KPK Tetap Lakukan Upaya Paksa ke Nurhadi

Antara/Akbar Nugorho Gumay
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan tetap melakukan upaya paksa terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi yang kini sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan gugatan praperadilan yang kembali diajukan Nurhadi tidak mempengaruhi upaya paksa KPK.

"Pada praperadilan yang pertama hakim sudah menyatakan upaya yang dilakukan KPK dalam menetapkan tersangka itu sudah sah," kata Alex di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/2).

Alex juga menolak anggapan kuasa hukum Nurhadi, Maqdir Ismail, yang menilai penetapan DPO tersebut berlebihan. Ia menyatakan Nurhadi tidak kooperatif lantaran kerap mangkir dari panggilan penyidik, baik sebagai saksi maupun tersangka.

"Dalam pemanggilan semua berdasarkan ketentuan yang jelas. Yang bersangkutan sudah kita panggil secara patut ketika sebagai saksi tidak hadir. Ketika dipanggil sebagai tersangka kita panggil dua kali tidak hadir," ucap Alex.

Alex mengatakan saat ini keberadaan Nurhadi tidak diketahui. Alex mengatakan tim KPK sudah pernah mendatangi rumah Nurhadi tapi tidak membuahkan hasil. KPK kemudian meminta bantuan Polri untuk pencarian dan mengeluarkan status DPO.

Baca juga : Zulhas Diperiksa KPK Soal SK Perubahan Kawasan Hutan Riau

"Didatangi ke rumahnya kosong. Sesuai peraturan perundang-undangan kita kemudian melakukan upaya paksa dengan DPO. Kami sudah bersurat ke Polri untuk membantu mencari supaya bisa hadir di KPK untuk kita periksa," ujar Alex.

Tiga tersangka yang kini menjadi buron komisi antirasuah tersebut ialah Nurhadi beserta menantunya Riezky Herbiono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto.

Kuasa hukum Nurhadi Cs, Maqdir Ismail, sebelumnya menyebut langkah KPK itu berlebihan. Maqdir berpendapat KPK tak perlu memasukkan nama kliennya sebagai daftar buron.

"Menurut hemat saya itu tindakan yang berlebihan, tidak sepatutnya seperti itu," kata Maqdir kepada wartawan, Jumat (14/2).

Maqdir juga kembali meminta penundaan pemanggilan dengan alasan pihaknya tengah mengajukan gugatan praperadilan yang kedua. Nurhadi Cs sebelumnya juga telah mengajukan praperadilan namun ditolak.

"Sebaiknya mereka (KPK) tunda dulu pemanggilan, karena kami sedang mengajukan permohonan praperadilan. Permohonan penundaan pemanggilan ini kami sudah sampaikan kepada KPK," ucap Maqdir. (OL-7)

Baca Juga

Dok MI

Jokowi Harus Perkuat Daya Tawar untuk Jadi King Maker 2024

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Minggu 03 Juli 2022, 17:45 WIB
Jokowi bisa menjadi king maker untuk menjawab kekhawatiran masyarakat akan kelanjutan beberapa program...
Antara

36 Partai Politik Sudah Terdaftar di Sipol KPU

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 03 Juli 2022, 16:45 WIB
Data calon peserta Pemilu 2024 yang terekam dalam Sipol KPU, mencakup 31 partai nasional dan 5 partai lokal. Sejumlah partai pun...
Antara

KPU Mau Tampilkan Infografis Sipol Khusus untuk Publik

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 03 Juli 2022, 16:09 WIB
Infografis dalam Sipol mencakup informasi partai politik yang akan bertarung dalam Pemilu 2024. KPU menyatakan bahwa informasi itu...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya