Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KOMISI III DPR akan mendalami peristiwa kerusuhan di Rumah Tahanan (Rutan) Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatra Utara. Kerusuhan itu terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya sistem yang tidak beres, terutama dalam pengelolaan rutan.
"Nanti tanggal 24 (Februari 2020) kita akan rapat dengan Menkum dan HAM Yasonna Laoly. Tentu karena saya yang mimpin, nanti akan saya pertanyakan tentang persoalan ini," kata Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa.
"Kalau kerusuhan itu terjadi karena ada barang (narkoba) di dalam, berarti di hulu enggak beres, penjaganya tidak beres, berarti di dalam itu ada bandar juga," ungkap dia.
Karena itu, Desmond akan meminta keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait peredaran narkoba di rutan. "Karena masa sidang kali ini akan berakhir tanggal 27 Februari, saya pikir masa sidang akan datang (memanggil BNN)," ujar dia.
Politikus Partai Gerindra itu menilai pemberantasan narkoba di lembaga pemasyarakatan (LP) harus menyeluruh, mulai hulu hingga hilir. Pasalnya, barang haram yang diduga memantik kerusuhan itu berasal dari luar atau hulu dan berakhir di hilir yakni warga binaan.
"Kalau kita bicara sabu, tidak mungkin sekadar sabu. Saya pada saat kunjungan kerja, maaf, pengedarnya juga pegawai LP. Jadi, kalau kita bicara sabu, ini keterkaitan dengan banyak kelembagaan," jelas Desmond.
Menurutnya, peredaran narkoba di LP bukan hal yang tabu seperti ditekankan eks Kepala BNN Budi Waseso. Itu sebabnya peran instansi mulai BNN hingga Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM perlu melakukan evaluasi.
"Pertanyaannya, kalau ada (sabu) di LP, bahannya itu dari mana? Dari luar, berarti di luarnya enggak beres," ujarnya.
20 tersangka
Saat ini, 20 narapidana ditetapkan sebagai tersangka dan masih menjalani pemeriksaan di Polres Tanah Karo. Kapolres Tanah Karo AKB Benny Hutajulu mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kerusuhan itu. "Untuk situasi rutan sudah kondusif."
Karopenmas Divisi Humas Polri Kombes Argo Yuwono menyebut seluruh warga binaan, baik yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) maupun yang belum akan dipindahkan dari Kabanjahe ke berbagai rumah tahanan di Medan.
MI/SASKIA ANINDYA PUTRI
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono.
''Inkrah sebanyak 268 orang akan dipindahkan ke berbagai rutan di Sumatra Utara. Kemudian ada 142 warga yang belum inkrah, nanti dari hasil koordinasi akan dititipkan di rutan polres atau polsek di Sumut," kata Argo.
Meski tidak menyebutkan jadwal pemindahan napi dan alasan terjadi pembakaran, Argo memastikan kondisi di Rutan Kabanjahe kondusif dan dijaga aparat TNI-Polri. ''Itu semua bertujuan mengamankan bahwa agar kejadian tidak terulang kembali.''
Argo menyebut pemindahan tahanan dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali dan masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
Warga binaan inkrah merupakan tahanan yang sudah diputuskan vonisnya dan hanya menunggu dilakukan pemindahan. Adapun sisanya merupakan warga binaan titipan yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, ataupun proses penindakan. (Ant/P-1)
Titik peluncuran, jelasnya lagi, akan dipusatkan di Kecamatan Binjai Barat, Kelurahan Suka Maju, dengan nama koperasi percontohan KMP Sukamaju.
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
Gedung Putih menegaskan akan menyelidiki siapa dalang dibalik pemberontakan di wilayah Los Angeles, California, Amerika Serikat.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impas) Agus Andrianto diminta tanggung jawab karena gagal mengelola lembaga pemasyarakatan (lapas).
Sebanyak 56 narapidana dari Lapas Narkotika Muara Beliti yang berbuat kerusuhan dipindahkan ke Lapas dengan pengamanan super maksimum di Pulau Nusakambangan.
KERUSUHAN terjadi di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan. Kini dilaporkan kondisinya sudah kondusif
1 Mei diperingati Hari Buruh Sedunia atau May Day. Hari tersebut adalah sebuah peringatan atas solidaritas pekerja yang merujuk pada peristiwa kerusuhan Haymarket
MK memutuskan tindakan penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang memuat pemberitahuan bohong atau hoaks dapat dipidana jika menimbulkan kerusuhan di ruang fisik. UU ITE
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved