Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM kunjungan kenegaraan di Australia, Presiden Joko Widodo menyambangi kawasan Mount Ainslie di Canberra. Pada kesempatan itu, Presiden melihat dan mempelajari pembangunan Canberra sebagai Ibu Kota Australia.
"Saya banyak bertanya ke Gubernur Jenderal (David Hurley), kemudian juga bertanya ke Perdana Menteri Scott Morrison. Sekarang bertanya juga ke Sally Barnes, CEO National Capital Authority. Kita ingin mendapatkan sebuah bayangan seperti apa sebetulnya Canberra, bagaimana dikelola, kemudian dimulainya seperti apa," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, mengutip keterangan pers, Minggu (9/2).
Kota Canberra dibangun pada 1913 dan memiliki penduduk sekitar 400 ribu jiwa. Kepala Negara menilai tata kota Canberra sangat baik. Kawasan Mount Ainslie memiliki ketinggian 843 meter di atas permukaan laut.
"Kalau melihat tata kotanya, sangat bagus sekali dan yang baik akan kita ambil untuk pembangunan Ibu Kota baru. Baik manajemennya, baik tata kotanya. Tadi kita lihat gedung-gedung pemerintah, tidak ada yang tingginya lebih dari tujuh lantai. Di sisi yang lain, ada juga yang jauh dari area pemerintahan diperbolehkan gedung tinggi," jelasnya.
Baca juga: Kunjungi Australia, Jokowi Disambut Upacara Kenegaraan
Jokowi kembali menegaskan keseriusan pemerintah dalam memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Rencana pemindahan dikatakannya sudah melalui perhitungan matang. Kajian sudah dimulai sejak lima tahun lalu. Pemerintah juga telah mengadakan lomba desain tata kota pada 2019.
"Sudah kita putuskan, sekarang tinggal menunggu undang-undang di DPR. Kalau sudah ada undang-undang, tinggal kita lakukan land clearing. Lalu kita lakukan pembangunan infrastruktur dasar. Saya kira itu yang akan kita lakukan," lanjut Jokowi.
Kunjungan ke Mount Ainslie bagian dari agenda agenda kunjungan kenegaraan di Australia. Tujuan lain ke Australia ialah menindaklanjuti ratifikasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang telah disetujui DPR.
"Jadi ini adalah tindak lanjutnya, akan ke arah mana besok baru akan dibicarakan. Yang paling jelas, kita ingin keterbukaan. Sehingga perdagangan, investasi, pariwisata, akan lebih banyak antara kedua negara. Arahnya ke situ, karena ratifikasinya sudah selesai," pungkasnya.
Saat meninjau Mount Ainslie, Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia dan Duta Besar Indonesia untuk Australia Yohanes Legowo.(OL-11)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Data Numbeo 2026 menempatkan Indonesia sebagai negara dengan biaya hidup terendah di Asia Tenggara, dengan indeks 26,1 dibandingkan New York sebagai barometer.
BMKG mengeluarkan prakiraan cuaca periode 20–23 Februari 2026, mengingatkan masyarakat waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan dr. Piprim Basarah Yanuarso diberhentikan dari PNS karena pelanggaran disiplin.
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Pengamat militer Khairul Fahmi menilai kehadiran Indonesia di Board of Peace dan rencana 8.000 TNI ke Gaza krusial cegah dominasi politik Israel.
Indonesia dan Pakistan memperkuat komitmen kemitraan kedua negara di sektor pertahanan, investasi, hingga dukungan terhadap forum kerja sama negara berkembang atau Developing Eight
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved