Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Riezky Aprilia. Anggota DPR asal daerah pemilihan Sumatra Selatan I itu berstatus sebagai saksi untuk tersangka penerima suap sekaligus eks Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan.
Agenda pemeriksaan terhadap Riezky untuk penyidikan kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 yang melibatkan Wahyu Setiawan selaku penerima suap dan eks caleg PDI-P Harun Masiku sebagai pemberinya.
"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wahyu Setiawan," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfitmasi, Jumat (7/2).
Pada perkara ini, Riezky merupakan kolega Harun di PDIP. Riezky menjadi pengganti di kursi DPR setelah Nazarudin Kiemas yang dinyatakan lolos oleh KPU, meninggal dunia.
Baca juga: Diperiksa KPK, Komisioner KPU Tegaskan Tolak PAW Harun Masiku
Sementara Harun merupakan pihak yang ditunjuk DPP PDIP untuk menggantikan Nazarudin namun batal karena KPU memutuskan Riezky berdasarkan perolehan suara.
Karena gagal menduduki kursi di Senayan, Harun pun meminta Wahyu mendorong KPU menggelar rapat pleno untuk mengubah keputusan sebelumnya. Langkah itu pun dibarengi dengan tindak pidana korupsi berupa suap.
Akibatnya, KPK pun menangkap tangan Wahyu kemudian menetapkannya sebagai tersangka berikut Harun, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan seorang pihak swasta bernama Saeful. Suap yang mendasari perkara ini mencapai Rp600 juta dari total kesepakatan Wahyu dan Harun senilai Rp900 juta. (OL-5)
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menepis adanya upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Revisi UU KUHAP
Banyak niat jahat yang disepakati hakim terjadi, berdasarkan uraian vonis yang dibacakan.
KPK sebelumnya menerima lima laporan atas dugaan korupsi penentuan kuota haji. Salah satunya menyasarkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Pengadilan berwenang menentukan nasib barang dan uang yang sudah disita terkait kasus ini.
Hakim menilai perintangan penyidikan tidak terbukti karena KPK menuduh perbuatan Hasto dilakukan pada saat penyelidikan.
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
KPK meyakini pengusutan kasus ini sangat didukung masyarakat. Sebab, penyebab jalan rusak di Sumut sudah ditahui, dan pihak terlibat kini diproses hukum.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
JAM-Pidsus Kejaksaan Agung menyita uang senilai Rp2 miliar dari hakim Djuyamto yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara korupsi minyak goreng
Perkara ini berkaitan dengan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi satuan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan atas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved