Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Riezky Aprilia. Anggota DPR asal daerah pemilihan Sumatra Selatan I itu berstatus sebagai saksi untuk tersangka penerima suap sekaligus eks Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan.
Agenda pemeriksaan terhadap Riezky untuk penyidikan kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 yang melibatkan Wahyu Setiawan selaku penerima suap dan eks caleg PDI-P Harun Masiku sebagai pemberinya.
"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wahyu Setiawan," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfitmasi, Jumat (7/2).
Pada perkara ini, Riezky merupakan kolega Harun di PDIP. Riezky menjadi pengganti di kursi DPR setelah Nazarudin Kiemas yang dinyatakan lolos oleh KPU, meninggal dunia.
Baca juga: Diperiksa KPK, Komisioner KPU Tegaskan Tolak PAW Harun Masiku
Sementara Harun merupakan pihak yang ditunjuk DPP PDIP untuk menggantikan Nazarudin namun batal karena KPU memutuskan Riezky berdasarkan perolehan suara.
Karena gagal menduduki kursi di Senayan, Harun pun meminta Wahyu mendorong KPU menggelar rapat pleno untuk mengubah keputusan sebelumnya. Langkah itu pun dibarengi dengan tindak pidana korupsi berupa suap.
Akibatnya, KPK pun menangkap tangan Wahyu kemudian menetapkannya sebagai tersangka berikut Harun, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan seorang pihak swasta bernama Saeful. Suap yang mendasari perkara ini mencapai Rp600 juta dari total kesepakatan Wahyu dan Harun senilai Rp900 juta. (OL-5)
KPK mengungkap kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai bukti modus rasuah di Indonesia semakin kompleks.
KPK tengah mencari bukti-bukti lain untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek tender yang melibatkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
KPK mengungkap perusahaan milik keluarga Fadia Arafiq mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan selama 2025.
Fadia Arafiq diduga menggunakan perusahaan milik keluarganya untuk memenangkan proyek pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
KPK mengungkap bahwa suami dan anak dari Fadia Arafiq turut menerima uang hasil dugaan tindak pidana korupsi.
KPK mengungkap bahwa staf dari Bupati Pekalongan Fadia Arafiq selalu mendokumentasikan pengambilan uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi melalui grup aplikasi WhatsApp.
KPK memeriksa pegawai Bea Cukai terkait kasus dugaan suap importasi barang. Enam tersangka, termasuk pejabat Ditjen Bea Cukai, telah ditetapkan.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK ungkap tren baru dalam transaksi suap, yakni pembayaran menggunakan emas dan cryptocurrency. KPK memantau metode ini untuk menanggulangi praktik korupsi yang semakin kompleks
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved