Kejagung Beberkan Keterlibatan JHT Pada Kasus Jiwasraya

TERSANGKA baru kasus Jiwasraya, Joko Hartono Tirto (JHT) disangkakan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan lima tersangka lainnya.

"Penyidik dugaannya menemukan unsur kebersamaan, artinya bersama-sama membantu, dalam tindak pidana korupsi juga bersama-sama" kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung Hari Setiyono di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (6/2).

Pada 2008, JHT menemui eks Direktur Keuangan Jiwasraya Harry Prasetyo dan eks Kepala Divisi Keuangan Jiwasraya Syahmirwan untuk membahas kondisi keuangan Jiwasraya yang memburuk. Mereka mencari cara untuk menutupi defisit tersebut.

"Dengan menjual saham-saham yang telah dibeli di PT Maxima Intergra (milik JHT). Bagaimana caranya menjual itulah yang diduga dilakukan tersangka," ucap Hari.

Keterlibatan JHT, kata dia, mengalihkan saham Jiwasraya ke perusahaan miliknya. Saham tersebut kemudian dilarikan ke platform saham lainnya seperti reksa dana.

"Dan itu lah yang diduga melawan hukum," ujar Hari. JHT ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari kedepan. Dia dibawa ke rumah tahanan (rutan) Salemba, Jakarta Pusat.

Joko disangka melanggar pasal 2 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimama diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejagung menetapkan lima orang tersangka kasus dugaan korupsi PT Jiwasraya.

Mereka yakni mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim; dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya, Syahmirwan.

Kemudian, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hary Prasetyo; Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM), Heru Hidayat; dan Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro.

Kelima tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (OL-2)