FORUM Bersama (Forbes) DPR RI dan DPD RI asal Aceh bekerja sama dengan Yayasan Sukma Bangsa akan menggelar Kenduri Kebangsaan Menuju Aceh Sejahtera di Bireuen, Provinsi Aceh, 22 Februari 2020 mendatang.
Menurut anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Illiza Saaduddin Jamal, acara itu merupakan niat baik para tokoh Aceh mengawal Aceh di masa depan. Kenduri Kebangsaan juga merupakan bentuk kebersamaan bangsa bahwa nilai keacehan, keislaman, kebangsaan Indonesia bersatu padu dalam kebersamaan.
"Baik tingkat eksekutif, para ulama, legislatif, kita juga akan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk hadir di Kenduri Kebangsaan ini," ungkapnya, kemarin.
Melalui kenduri ini, kata Iliza, Aceh tidak selalu bicara kejayaan sejarah, tapi bagaimana masyarakat Aceh bergerak di masa depan. Apalagi saat ini Aceh termasuk daerah yang masih miskin. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Aceh di 2019 mencapai 810.000 jiwa dengan jumlah angkatan kerja 2,3 juta dari total penduduk Aceh sebanyak 5.281.891 juta jiwa.
Illiza berharap momentum ini dapat dimanfaatkan semua elemen di Aceh. Pasalnya acara ini akan dihadiri sejumlah tokoh nasional dari menteri hingga Presiden Joko Widodo. Ia juga mengingatkan perlunya evaluasi secara menyeluruh dari Pemprov Aceh sehingga bisa dilakukan intervensi menyelesaikan masalah kemiskinan dan mempercepat pembangunan di seluruh sektor.
Anggota DPD M Fadhil Rahmi mengungkapkan pembangunan Aceh perlu partisipasi seluruh masyarakat. Masyarakat bisa berpartisipasi dengan memberikan masukan, saran dan sumbangsih berupa ide dan pikiran yang diharapkan pemerintah, tanpa harus diminta terlebih dahulu.
"Kita mungkin pemerintah, baik itu eksekutif maupun legislatif tidak akan sampai ke akar rumput secara merata. Maka kemudian harus ada praktis dari masyarakat, memberikan sumbangsih pikiran apa yang bisa dilakukan, hal-hal yang kemudian bisa meningkatkan taraf dan derajat hidup masyarakat," tambahnya.
Di samping itu, Fadhil menilai perlu ada sinergi antara pemerintah daerah dan pusat. Pemerintah daerah pun harus mendorong pemerintah pusat membantu merealisasikan sejumlah program.
Dengan begitu, pemerintah pusat mau berpikir untuk menurunkan sejumlah turunan dalam undang-undang yang tidak berbenturan dengan daerah yang aplikasinya sangat diharapkan masyarakat. "Sabang itu bisa menjadi pusat perikanan karena lautnya luas. Kita bantu dan kita dorong pemerintah pusat untuk bisa membantu kita," ujarnya. (Dmr/P-5)
