Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyayangkan pernyataan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi yang menyebut banjir di Underpass Kemayoran ada di bawah wewenang pemerintah pusat.
Sebagaimana yang telah diamanatkan Presiden Joko Widodo, semestinya persoalan banjir tidak dijadikan polemik antarinstansi.
“Saya minta jajaran pejabat Pemda DKI, khususnya dalam menangani banjir agar tidak berpolemik, tapi harus bersinergi. Mari kita bersama-sama mengatasi banjir ini, kita utamakan kelancaran pelayanan publik dan kepentingan masyarakat,” ujar Heru melalui keterangan resmi, Minggu (26/1).
Heru mengajak Pemerintah DKI Jakarta untuk duduk bersama membahas masalah yang ditemui. Bukan malah melontarkan pernyataan yang saling menyalahkan seperti yang dilakukan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta berbicara di media.
"Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah bisa lebih diutamakan, ketimbang harus berpolemik di media," tuturnya.
Baca juga: Pemprov DKI: Banjir Underpass Kemayoran Tanggung Jawab Pusat
Terkait Underpass Kemayoran yang sudah terbangun, tentu telah melalui pembahasan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah pusat.
"Pasti sudah ada design engineering yang telah dibahas bersama antara Tim DKI dan Kementerian PU-Pera,” ungkap Heru.
Sebelumnya, saat ditanya terkait banjir di Underpass Kemayoran, Sekretaris Dinas Sumber Data Air DKI Jakarta mengatakan permasalahan banjir di area Kemayoran berada di bawah wewenang Kementerian Sekretariat Negara atau pemerintah pusat.(OL-5)
Asia Pacific Cities for Health and Development (APCAT) Summit 2026 menyebut kebijakan KTR di Jakarta sejalan dengan semangat APCAT.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta normalisasi kali cakung lama untuk penanganan banjir
Prakiraan cuaca Jakarta dan sekitarnya malam ini, Kamis 29 Januari 2026. Waspada hujan lebat disertai petir di Jakarta Selatan dan wilayah penyangga.
Menurut Heru, hingga saat ini Dinas Bina Marga telah menindaklanjuti sekitar 6.000 titik jalan berlubang selama musim penghujan. J
Saat ini daya tampung Pelabuhan Muara Angke hanya berkisar 400 hingga 500 kapal.
Menurut Josephine, alokasi anggaran yang sangat besar tersebut seharusnya mampu mendorong kinerja Dinas LH menjadi jauh lebih optimal, khususnya dalam menangani persoalan sampah di Ibu Kota.
Letaknya yang strategis di samping JIS menjadikannya salah satu titik potensial untuk pengembangan wisata urban di Jakarta Utara.
Menurut Pramono, dengan dukungan konektivitas tersebut, penyelenggaraan kegiatan berskala besar di JIS dan Ancol akan lebih mudah dijangkau masyarakat.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selaku pemegang saham mayoritas melakukan perubahan pada susunan Dewan Komisaris Transjakarta
Pemprov DKI Jakarta terapkan WFH dan PJJ akibat cuaca ekstrem Januari 2026. Simak durasi kebijakan dan aturan lengkap dari Gubernur Pramono Anung.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengimbau pekerja swasta dan aparatur sipil negara (ASN) di DKI Jakarta menerapkan work from home atau bekerja dari rumah akibat cuaca ekstrem yang melanda DKI
Dinas Bina Marga sebenarnya sudah mengenal dan mulai menggunakan material beton porus maupun aspal porus yang memiliki kemampuan menyerap air.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved