Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
KEPALA Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyayangkan pernyataan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi yang menyebut banjir di Underpass Kemayoran ada di bawah wewenang pemerintah pusat.
Sebagaimana yang telah diamanatkan Presiden Joko Widodo, semestinya persoalan banjir tidak dijadikan polemik antarinstansi.
“Saya minta jajaran pejabat Pemda DKI, khususnya dalam menangani banjir agar tidak berpolemik, tapi harus bersinergi. Mari kita bersama-sama mengatasi banjir ini, kita utamakan kelancaran pelayanan publik dan kepentingan masyarakat,” ujar Heru melalui keterangan resmi, Minggu (26/1).
Heru mengajak Pemerintah DKI Jakarta untuk duduk bersama membahas masalah yang ditemui. Bukan malah melontarkan pernyataan yang saling menyalahkan seperti yang dilakukan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta berbicara di media.
"Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah bisa lebih diutamakan, ketimbang harus berpolemik di media," tuturnya.
Baca juga: Pemprov DKI: Banjir Underpass Kemayoran Tanggung Jawab Pusat
Terkait Underpass Kemayoran yang sudah terbangun, tentu telah melalui pembahasan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah pusat.
"Pasti sudah ada design engineering yang telah dibahas bersama antara Tim DKI dan Kementerian PU-Pera,” ungkap Heru.
Sebelumnya, saat ditanya terkait banjir di Underpass Kemayoran, Sekretaris Dinas Sumber Data Air DKI Jakarta mengatakan permasalahan banjir di area Kemayoran berada di bawah wewenang Kementerian Sekretariat Negara atau pemerintah pusat.(OL-5)
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik imbas aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Forum ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Turki sepanjang 2025.
Para pengurus menyampaikan berbagai aspirasi, terutama terkait penguatan komunikasi dan efektivitas kerja-kerja partai ke depan.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, menghadiri kegiatan Karang Taruna Kembangan Fest 2025 di kawasan Puri CNI, Kembangan, Jakarta Barat.
Ikatan Keluarga Dewan (IKD) DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar berbagai perlombaan di Rumah Dinas Ketua DPRD DKI Jakarta.
Komunitas ini memiliki ambisi besar, yakni mengirimkan wakil untuk bertanding di ajang-ajang kompetitif nasional dan internasional.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta batal memangkas trotoar Jalan TB Simatupang sebagai salah satu solusi meningkatkan kapasitas jalan.
Keberadaan RTH bisa mengurangi polusi udara. Di samping itu, pemenuhan RTH di Jakarta juga menjadi kewajiban bagi para pengembang properti.
ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, mendorong Pemprov DKI memberikan ruang kerja yang layak bagi penyandang disabilitas.
Menurut Yustinus, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dan menengah, yakni melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek galian.
Rencana pengalihan status PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
Sebanyak 48 anak usia SD hingga SMP di wilayah Kelurahan Duri Kosambi, Semanan dan Tegal Alur, Jakarta Barat, dilaporkan putus sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved