Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
KEPALA Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyayangkan pernyataan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi yang menyebut banjir di Underpass Kemayoran ada di bawah wewenang pemerintah pusat.
Sebagaimana yang telah diamanatkan Presiden Joko Widodo, semestinya persoalan banjir tidak dijadikan polemik antarinstansi.
“Saya minta jajaran pejabat Pemda DKI, khususnya dalam menangani banjir agar tidak berpolemik, tapi harus bersinergi. Mari kita bersama-sama mengatasi banjir ini, kita utamakan kelancaran pelayanan publik dan kepentingan masyarakat,” ujar Heru melalui keterangan resmi, Minggu (26/1).
Heru mengajak Pemerintah DKI Jakarta untuk duduk bersama membahas masalah yang ditemui. Bukan malah melontarkan pernyataan yang saling menyalahkan seperti yang dilakukan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta berbicara di media.
"Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah bisa lebih diutamakan, ketimbang harus berpolemik di media," tuturnya.
Baca juga: Pemprov DKI: Banjir Underpass Kemayoran Tanggung Jawab Pusat
Terkait Underpass Kemayoran yang sudah terbangun, tentu telah melalui pembahasan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah pusat.
"Pasti sudah ada design engineering yang telah dibahas bersama antara Tim DKI dan Kementerian PU-Pera,” ungkap Heru.
Sebelumnya, saat ditanya terkait banjir di Underpass Kemayoran, Sekretaris Dinas Sumber Data Air DKI Jakarta mengatakan permasalahan banjir di area Kemayoran berada di bawah wewenang Kementerian Sekretariat Negara atau pemerintah pusat.(OL-5)
Tingginya angka kebakaran juga menjadi peringatan bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk tidak mengabaikan faktor-faktor pemicu yang kerap dianggap sepele.
Irfan menjelaskan satu lokasi yakni Pasar Kramat Jaya merupakan pembangunan baru, sementara tiga lokasi lainnya adalah pasar yang akan direvitalisasi total.
Ketika itu, Prabowo memberi sinyal bahwa upacara akan kembali digelar di IKN.
Masih ditemukan sejumlah masalah salah satunya adanya dugaan tindakan pungutan liar dalam pelaksanaan perekrutan tersebut.
Pasalnya, uji coba program itu sudah berjalan pada tahun ajaran baru ini.
Pentingnya mencari inisiatiif strategis dalam hal pembiayaan dan pendanaan untuk mendukung pembangunan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved