Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Dirut PT Pelindo II RJ Lino menjalani pemeriksaan selama hampir 12 jam di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (23/1) malam. Lino menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan quay container crane (QCC). Namun ia tidak ditahan penyidik KPK.
Seusai menjalani pemeriksaan, Lino mengaku bersyukur akhirnya kembali diperiksa KPK. Ia berharap segera ada kejelasan mengenai kasusnya lantaran sudah menjadi tersangka sejak 2015.
"Saya berterima kasih karena setelah menunggu 4 tahun akhirnya saya dipanggil. Saya terakhir ke sini (diperiksa KPK) Februari 2016 jadi sudah empat tahun. Saya harap proses ini bisa menjelaskan soal status saya," ujar Lino kepada wartawan, Kamis (23/1) malam.
Lino yang diperiksa sejak pagi baru keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 21.50 WIB. Ia mengaku dicecar berbagai pertanyaan soal kasus yang menjeratnya. Ia pun mengatakan telah membeberkan segala persoalan pengadaan QCC itu kepada penyidik.
"Apa yang ditanyakan (penyidik) sudah saya jawab semua. Mudah-mudahan itu menjadi dasar selanjutnya. Saya harap dengan demikian status saya menjadi lebih jelas," imbuhnya.
Ditanyai seputar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah rampung menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut, Lino enggan membahasnya.
Ia justru menyatakan ketika menjabat di Pelindo II telah banyak berbuat untuk perusahaan plat merah itu.
"Saya tidak mau menjawab itu karena itu tugas instansi lain. Saya ingin sampaikan satu hal. Saya waktu masuk ngurusin Pelindo itu asetnya Rp6,5 triliun. Waktu saya berhenti aset Pelindo menjadi Rp45 triliun. Artinya saya bikin perusahaan itu kaya berapa kali," ucapnya.
baca juga: Tren Positif Perjuangan Melawan Rasuah
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan salah satu materi pemeriksaan terhadap Lino ialah soal hasil audit dari BPK. Menurut Ali, KPK sudah mendapat informasi mengenai laporan audit BPK mengenai kerugian negara dalam kasus itu. Pemeriksaan kali ini untuk melengkapi berkas penyidikan. Namun, ia enggan membeberkan nilai kerugian dalam kasus itu. KPK yakin bisa menuntaskan kasus ini hingga naik ke pengadilan.
"Penyidik sedang menyelesaikan berkas perkaranya dan tidak dengan waktu yang lama nanti proses itu akan segera dilimpahkan ke pengadilan," ucap Ali. (OL-3)
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus frasa “langsung” dan “tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menuai kritik.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Lord Mandelson dibebaskan dengan jaminan usai ditangkap atas dugaan pelanggaran jabatan terkait hubungannya dengan Jeffrey Epstein.
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
Pengelolaan pelabuhan dan operasional kapal tidak berada dalam satu entitas yang sama. Pengelolaan pelabuhan berada di bawah kendali Pelindo sementara operasional kapal oleh Pelni.
Peningkatan volume petikemas ini dipicu oleh pertumbuhan signifikan di sejumlah wilayah operasi utama.
Transformasi ini tidak hanya mencakup perubahan nama, tetapi juga peluncuran logo baru yang memvisualisasikan semangat sinergi dalam ekosistem pelabuhan dan rantai pasok nasional.
Plt. Direktur Utama CTP, Erwan Dwi Winanto, mengungkapkan pihaknya tengah fokus pada upaya integrasi tarif dengan ruas tol lain di Jakarta guna meningkatkan daya saing biaya angkut.
Penyaluran bantuan ini difokuskan untuk meringankan beban warga yang aktivitas harian dan mobilitasnya terganggu akibat banjir.
Sinergi dan kolaborasi dilakukan bersama Kementerian Perhubungan (KSOP dan BPTD), ASDP, Pemprov Banten, Pemkot Cilegon, Polda Banten dan TNI AL Banten, serta instansi terkait.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved