Ma'ruf Amin : Kejagung Harus Proses Tuntas Kasus Jiwasraya

PEMERINTAH mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memproses tuntas kasus dugaan korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Asuransi Jiwasraya.

Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Ma’ruf Amin mengatakan kasus tersebut saat ini masih ditangani oleh Kejaksaan Agung. Pemerintah, imbuhnya, mendukung penyelesaian kasus secara tuntas oleh penegak hukum.

“Prinsipnya pemerintah mendorong supaya Kejaksaan Agung memproses ini secara tuntas. Oleh karena itu nanti Kejaksaan Agung akan menentukan siapa yang bersalah di sini,” ujar Wapres kepada media di Kantor Wakil Presiden, Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (15/1).

Ketika ditanya mengenai dana milik nasabah yang hilang karena adanya potensi kerugian pada perusahaan itu, Wapres menuturkan semua ada mekanisme penyelesaiannya. Nanti pemerintah akan memutuskan.

“Semua sudah ada mekanismenya. Kita dorong semua itu dilakukan lembaga dan instansi yang berwenang. Kemudian keputusannya nanti dana-dana nasabah seperti apa, bagaimana penyelesaiannya. Kita ikuti saja yang menjadi pembahasan atau proses di Kejaksaan Agung,” tuturnya.

Seperti diberitakan Media Indonesia hari ini, Kejaksaan Agung menahan lima orang tersangka kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Dari lima orang tersangka salah satunya ialah Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim. Selain, Hendrisman, tersangka lainnya ialah mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Syahmirwan; Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (Tram), Heru Hidayat; Komisaris PT Hanson Internasional Tbk, Benny Tjokrosaputro; dan mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Harry Prasetyo. Menanggapi itu, Wapres menuturkan semua sudah ada mekanismenya.

"Ya kita. Begitu juga dengan yang lain-lain (kasus Asabri). Semua sudah ada mekanismenya. Kita dorong semua itu dilakukan lembaga dan instansi yang berwenang. Untuk Jiwasraya ditangani Kejaksaan Agung,"tukasnya. (OL-11)