Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
WAKIL Presiden Ma'ruf Amin menginginkan agar lembaga pemerintah juga mengutamakan komitmen terhadap wawasan kebangsaan para aparatur sipil negara (ASN). Wapres tidak menginginkan para ASN terpapar paham-paham yang tak sesuai dengan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.
"Jangan sampai pegawai kita terpapar oleh paham-paham yang tidak sesuai dengan prinsip kebangsaan dan kenegaraan kita. Sekarang itu disebut radikal-terorisme yang sudah merambat ke mana-mana," ujar Wapres ketika menerima Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo dan ASN berprestasi di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin.
Wapres menekankan, di samping kompetensi yang dimiliki, komitmen kebangsaan dan kenegaraan menjadi kualitas dan prioritas reformasi birokrasi saat ini. Ia pun mengapresiasi pemberian penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang beprestasi oleh Kemenpan dan Rebiro. Menurutnya, upaya itu mendorong dan memberikan motivasi supaya ASN bekerja lebih baik.
Ia menambahkan, salah satu tugas Kemenpan dan Rebiro ialah melakukan perubahan pejabat eselon III dan IV dari jabatan struktural menjadi fungsional. Tujuannya agar birokrasi di pemerintah lebih efisien.
"Ini bukan masalah gampang saya kira, dituntut maksudnya supaya lebih efisien dan lebih efektif kerja. Semua itu dimaksudkan untuk melakukan upaya perbaikan dalam rangka reformasi birokrasi," ucap Wapres.
Ma'ruf Amin juga mendorong agar kerja ASN lebih baik pada masa yang akan datang. ASN diminta mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
Selama ini, ujarnya, ada kesan birokrasi belum mampu merespons perubahan atau ada kelambatan dan ketidakkesiapan ASN dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Ia berharap melalui penghargaan PNS berprestasi akan semakin banyak ASN terinspirasi melakukan inovasi.
Pada kesempatan lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta istilah radikal dalam konteks hukum tidak perlu diperdebatkan karena telah diatur undang-undang.
"Silakan, benar semua. Akan tetapi, dalam konteks hukum, yang dianggap kata radikal ialah apa yang dikatakan dalam undang-undang," jelasnya. (Ind/Ant/P-4)
Budi mengatakan, lahan sawit itu masih beroperasi selama enam bulan pascadisita KPK. Total, Rp3 miliar keuntungan didapat dari kegiatan sawit di sana, dan kini disita penydiik.
Dua saksi itu yakni Notaris dan PPAT Musa Daulae, dan pengelola kebun sawit Maskur Halomoan Daulay.
Kasasi ini dipimpin oleh Ketua Majelis Dwiarso Budi Santiarto. Anggota Majelis yakni Arizon Mega Jaya dan Yanto.
Dalam kondisi sosial yang timpang, hanya hakim yang adil yang menjadi harapan masyarakat kecil. Berbeda dengan penguasa atau elite yang tak terlalu terbebani saat terjerat kasus hukum.
Herdiansayah berharap agar majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dari perbuatan Zarof.
Harli mengaku bingung dengan tekanan yang dicetuskan Zarof. Saat ini, Kejagung masih mengusut kasus pencucian uangnya, saat persidangan kasus suap dan gratifikasinya hampir rampung.
Ketiga mahasiswa tersebut kini tidak dilakukan penahanan. Mereka sudah berkumpul kembali dengan mahasiswa lainnya,
Sebagian besar laporan yang masuk ke Lapor Mas Wapres disampaikan melalui kanal WhatsApp hingga 72,05%.
WAKIL Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menggelar kunjungan kerja selama dua hari di Ibu Kota Nusantara (IKN), 28 hingga 29 Mei 2025.
Apa sebenarnya motif Ade Armando menyatakan Gibran adalah wapres terbaik yang dimiliki Indonesia? Tes ombakkah? Atau, jangan-jangan ada tujuan politik tertentu.
Baznas mendanai sejumlah aspek teknis proyek, termasuk infrastruktur sosial dan insentif tenaga kerja lokal.
Gubernur mengatakan produksi padi Jawa Timur telah dilakukan proses serap oleh Bulog Kanwil Jawa Timur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved