Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febridiansyah melayangkan cuitan melalui akun twitternya @efdesaja, menanggapi reaksi masyarakat atas kelanjutan proses OTT terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang juga menyeret nama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Beberapa waktu lalu, memang ada banyak opini publik yang dicurahkan di berbagai kanal media sosial terkait proses yang dianggap 'janggal', salah satunya pernyataan KPK yang menjadi headline sebuah harian nasional tentang penggeledahan yang akan dilakukan pekan depan.
Bagi masyarakat awam, proses kerja seperti ini menimbulkan tanya. Bagaimana mungkin penggeledahan dilakukan sampai menunggu jangka waktu tertentu karena bisa dipastikan berbagai petunjuk sudah dihilangkan sebelum penggeledahan dilakukan.
Febri menangkap maksud baik publik yang melayangkan kritikan terkait kinerja KPK. Kata Febri dengan cara kerja seperti ini publik jadi tahu apa yang sesungguhnya terjadi.
"Selamat pagi.. Banyak masukan dan kritik yang kami terima terkait OTT KPU dan proses lanjutannya. Saya percaya, itu tumbuh dari kecintaan thd @KPK_RI. Terimakasih, semoga jadi penyemangat bagi kami. Dan, semoga kita semakin memahami apa yang terjadi," cicit Febri.
Selamat pagi.. Banyak masukan dan kritik yang kami terima terkait OTT KPU dan proses lanjutannya.. saya percaya, itu tumbuh dari kecintaan thd @KPK_RI. Terimakasih.. semoga jg jd penyemangat bagi kami. Dan, semoga kita semakin memahami apa yg terjadi
Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
I Wayan Eka ditahan dalam kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan di PN Depok.
MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan kenaikan gaji hakim tidak serta-merta menghapus seluruh praktik korupsi di lingkungan peradilan, menyusul OTT KPK wakil ketua PN Depok.
SUASANA di Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok Jumat (6/1/2026), tampak sepi satu hari pasca OTT KPK terhadap Wakil Ketua PN Depok Bambang S
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Depok, Jawa Barat, pada Kamis (5/2) malam.
Ketika ditanya detail kasus tersebut, Fitroh mengatakan OTT keenam pada 2026 itu mengenai dugaan suap perkara.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
KPK menyatakan anak usaha Kementerian Keuangan, PT Karabha Digdaya, mencairkan invois fiktif senilai Rp850 juta guna memenuhi permintaan Ketua PN Depok.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved