Libatkan Interpol, KPK Buru Kader PDIP

KPK berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan meminta bantuan National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia untuk memburu kader PDI Perjuangan, Harun Masiku.

Harun, salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap penetapan calon terpilih anggota DPR RI 2019-2024, menurut Ditjen Imigrasi Kemenkum dan HAM telah keluar dari Indonesia menuju Singapura pada pukul 11.00 WIB, kemarin, melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan upaya penangkapan atas staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto itu. "Iya kami berkoordinasi dengan Polri meminta bantuan NCB Interpol." Dengan bantuan interpol, Ghufron yakin Harun tidak akan sulit ditemukan.

Selain memburu Harun, kemarin KPK juga menggeledah ruang kerja dan rumah dinas tersangka komisioner KPU Wahyu Setiawan. Plt Jubir KPK Ali Fikri mengungkapkan penyidik KPK tidak menemukan uang saat menggeledah dua tempat itu. Penyidik KPK hanya menemukan dokumen.

Kabag Humas Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang membenarkan Harun telah keluar dari Indonesia. Menurut Arvin, selepas Harun meninggalkan Tanah Air pada 6 Januari dengan tujuan Singapura melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, hingga kemarin pihaknya belum melihat pergerakan Harun lebih lanjut.

Pihak DPP PDIP, melalui Ketua DPP Djarot Saiful Hidayat, menyatakan hingga kemarin tidak mengetahui keberadaan Harun, apakah di dalam atau luar negeri. Menurut dia, PDIP meminta Harun menyerahkan diri.

"Ya kita mengimbau semua warga negara harus taat kepada hukum. Ya dia harus bertanggung jawab menyerahkan diri. Tapi untuk masalah upaya itu, silakan serahkan kepada KPK," ujar Djarot, kemarin.

Ahli hukum administrasi negara Universitas Nusa Cendana Kupang, Johanes Tuba Helan, menilai PDIP harus ikut bertanggung jawab dalam kasus suap PAW yang dilakukan Harun Masiku. "Karena PDIP yang memulai dan memaksakan kehendak untuk mengusulkan adanya PAW," kata Johanes, kemarin.

Beri waktu

Presiden Joko Widodo menyatakan tak akan melindungi siapa pun yang terlibat dalam kasus suap proses PAW anggota DPR sekalipun orang tersebut ialah petinggi PDIP yang merupakan partai pendukung di dalam pemerintahannya. Hal itu disampaikan Presiden melalui juru bicaranya, Fadjroel Rachman, kemarin.

"Indonesia merupakan negara hukum yang berlaku untuk seluruh masyarakat, tanpa terkecuali. Negara ini negara hukum," tegasnya.

Presiden pun meminta seluruh pihak bersabar dan memberikan waktu dan kesempatan kepada KPK.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto belakangan ini menjadi perbincangan hangat warganet setelah namanya diseret-seret dalam kasus suap PAW.