Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR RI Fraksi PAN, Eko Hendro Purnomo, berharap tak ada kenaikan ambang batas minimal di parlemen (parliamentary threshold) menjadi 5%. Kenaikan itu tidak ditampik akan membuat upaya melaju ke parlemen menjadi lebih berat.
"Kita berharapnya sih sama saja seperti yang sekarang saja ya (tetap 4%)," ujar Eko, di gedung DPR, Jakarta, Senin, (13/1).
Eko menilai keinginan PDIP tersebut muncul karena saat ini PDIP tengah naik daun. Perolehan suara PDIP juga menjadi paling tinggi di masa kepemimpinan Joko Widodo. Meski begitu, ia mengatakan keinginan PDIP itu sebenarnya sah-sah saja.
"Sah-sah saja mereka sekarang kan sedang di atas angin, jadi mau parliamentary threshold berapapun sah-sah saja," ujar Eko.
Eko mengatakan bahwa bila nantinya usul itu muncul dalam revisi UU Pemilu, PAN akan berusaha mendalami dengan mencari angka terbaik untuk PT. Begitu juga soal saran mengembalikan pemilu legislatif (pileg) menjadi proporsional tertutup.
"Ginilah ini kan masih baru wacana dari mereka, nanti kita kembalikan lagi ke UU pemilu dan sebagainya. Tapi juga memang sah-sah saja buat kami juga untuk nanti mencari mungkin apa namanya, nilai yang moderat," ujar Eko.
Seperti diketahui, rakernas PDIP yang berakhir pada Minggu, (12/1) lalu menghasilkan dua rekomendasi. PDIP ingin Pileg kembali menerapkan sistem proporsional tertutup atau pemilih hanya mencoblos parpol, sementara caleg yang masuk DPR ditentukan parpol.
Kedua, terkait PT, PDIP juga ingin meningkatkan PT di DPR dari saat ini 4% menjadi 5%. PDIP juga ingin agar PT diberlakukan di DPRD provinsi dan kabupaten/kota. (Pro/OL-09)
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Kerajaan Arab Saudi mengenai dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Raja Juli Antoni juga menegaskan bahwa PSI merupakan partai yang terbuka bagi berbagai kalangan, baik muda maupun senior.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) pada Jumat (23/1) pagi waktu setempat.
usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapimnas I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen
Transformasi digital di DPD RI bukan sekadar pengadaan teknologi baru, melainkan perubahan budaya kerja secara menyeluruh.
rancangan undang-undang (RUU) Pemilu berbasis kodifikasi harus dibangun secara paralel dengan pembenahan sistem kepartaian di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved