Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR RI Fraksi PAN, Eko Hendro Purnomo, berharap tak ada kenaikan ambang batas minimal di parlemen (parliamentary threshold) menjadi 5%. Kenaikan itu tidak ditampik akan membuat upaya melaju ke parlemen menjadi lebih berat.
"Kita berharapnya sih sama saja seperti yang sekarang saja ya (tetap 4%)," ujar Eko, di gedung DPR, Jakarta, Senin, (13/1).
Eko menilai keinginan PDIP tersebut muncul karena saat ini PDIP tengah naik daun. Perolehan suara PDIP juga menjadi paling tinggi di masa kepemimpinan Joko Widodo. Meski begitu, ia mengatakan keinginan PDIP itu sebenarnya sah-sah saja.
"Sah-sah saja mereka sekarang kan sedang di atas angin, jadi mau parliamentary threshold berapapun sah-sah saja," ujar Eko.
Eko mengatakan bahwa bila nantinya usul itu muncul dalam revisi UU Pemilu, PAN akan berusaha mendalami dengan mencari angka terbaik untuk PT. Begitu juga soal saran mengembalikan pemilu legislatif (pileg) menjadi proporsional tertutup.
"Ginilah ini kan masih baru wacana dari mereka, nanti kita kembalikan lagi ke UU pemilu dan sebagainya. Tapi juga memang sah-sah saja buat kami juga untuk nanti mencari mungkin apa namanya, nilai yang moderat," ujar Eko.
Seperti diketahui, rakernas PDIP yang berakhir pada Minggu, (12/1) lalu menghasilkan dua rekomendasi. PDIP ingin Pileg kembali menerapkan sistem proporsional tertutup atau pemilih hanya mencoblos parpol, sementara caleg yang masuk DPR ditentukan parpol.
Kedua, terkait PT, PDIP juga ingin meningkatkan PT di DPR dari saat ini 4% menjadi 5%. PDIP juga ingin agar PT diberlakukan di DPRD provinsi dan kabupaten/kota. (Pro/OL-09)
KPK menyebut Komisi III DPR RI mendukung revisi UU Tipikor sebagai syarat aksesi Indonesia ke OECD, termasuk pengaturan suap pejabat publik asing dan pertanggungjawaban korporasi.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan dukungannya untuk memperkuat regulasi Badan Amil Zakat Nasional
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Intimidasi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa.
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, mendorong penyusunan roadmap nasional Logam Tanah Jarang (LTJ) yang terintegrasi.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Raja Juli Antoni juga menegaskan bahwa PSI merupakan partai yang terbuka bagi berbagai kalangan, baik muda maupun senior.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) pada Jumat (23/1) pagi waktu setempat.
usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapimnas I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen
Transformasi digital di DPD RI bukan sekadar pengadaan teknologi baru, melainkan perubahan budaya kerja secara menyeluruh.
rancangan undang-undang (RUU) Pemilu berbasis kodifikasi harus dibangun secara paralel dengan pembenahan sistem kepartaian di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved