Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
IZIN Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, kini telah dikantongi pimpinan KPK.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango pun menegaskan pihaknya siap untuk meneruskan upaya hukum terkait kasus yang menjerat Wahyu. Ia mengungkapkan, izin dari Dewas telah keluar sejak Jumat (10/1).
"Sudah clear semua sejak kemarin (10/1)," ujar Nawawi, ketika dihubungi, Sabtu, (11/1).
Baca juga : OTT Komisioner KPU Berdampak Besar ke Pilkada 2020
Seperti diketahui, saat ini untuk melakukan penggeledahan hingga penyadapan, KPK harus terlebih dulu mendapatkan izin Dewan Pengawas (Dewas). Dalam kasus yang menjerat komisioner KPU, Wahyu Setiawan, KPK harus terlebih dulu mendapat izin Dewas untuk menggeledah kantor KPU.
Dalam kasus yang melibatkan calon legislator dari PDIP dalam Pemilu 2019 itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto diduga terlibat karena ia dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menandatangani surat pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR yang jadi pokok masalah kasus suap yang menjerat Wahyu Setiawan. (OL-7)
TIGA Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) dilaporkan ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).
Gusrizal mengatakan, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, dengan alasan apapun. Itu, kata dia, diatur dalam kode etik KPK yang masih berlaku.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Kerja sama itu diharapkan dapat meminimalkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas memberantas korupsi.
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Hasto Kristiyanto divonis 3,5 tahun penjara. Fakta persidangan membuktikan keterlibatannya dalam skema suap PAW DPR untuk Harun Masiku.
MANTAN kader PDIP, Saeful Bahri, mengaku dirinya melapor kepada Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto setelah menyerahkan sejumlah uang kepada mantan anggota KPU Wahyu Setiawan.
Donny sempat berbincang dengan sejumlah pihak terjaring di ruang merokok di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wahyu membenarkan ada tanda tangan Megawati di sejumlah berkas. Namun, ada juga tanda tangan pejabat PDIP lain.
KUBU Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meragukan keterangan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan soal mendengarnya aliran dana suap berasal dari Hasto.
JPU meminta mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menjelaskan sumber uang suap untuknya dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved