Sabtu 11 Januari 2020, 18:25 WIB

OTT Komisioner KPU Berdampak Besar ke Pilkada 2020

Golda Eksa | Politik dan Hukum
OTT Komisioner KPU Berdampak Besar ke Pilkada 2020

Antara/Dhemas Reviyanto
Komisioner KPU yang terjaring OTT KPK, Wahyu Setiawan

 

KASUS rasuah yang melibatkan PDIP dan komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, diduga akan berdampak pada perhelatan Pilkada 2020. Masyarakat dikhawatirkan semakin tidak percaya dengan integritas penyelenggara pesta demokrasi.

Hal itu dikemukakan Deputi Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Muhammad Hanif dan Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti dalam konferensi pers di Kantor JPPR, Jakarta, Sabtu (11/1).

Pilkada 2020, terang Hanif, akan digelar serentak di 270 daerah pemilihan. Dampak yang ditimbulkan terkait peristiwa penangkapan komisioner KPU oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pun cukup besar.

"Kenapa? Karena semangat KPU ingin calon kepala daerah itu bebas korupsi. Tapi justru pihak penyelenggara sendiri yang terlibat. Masyarakat akhirnya tidak percaya integritas penyelenggara," katanya.

Ia menyarankan agar kasus itu dituntaskan dan mengusut dugaan keterlibatan pihak lain. Caranya, terang dia, KPK perlu membongkar notulensi dalam rapat-rapat pleno KPU terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dari PDIP.

Baca juga : OTT KPK, Notulensi Rapat KPU Diminta Dibuka ke Publik

Menurut dia, jika notulensi dibuka maka masyarakat dapat melihat secara jelas apakah hanya Wahyu Setiawan yang beda pendapat dengan komisioner KPU lainnya atau tidak.

Peluang korupsi itu, tukasnya, ialah putusan Mahkamah Agung yang menetapkan parpol sebagai penentu suara dan PAW.

"Oleh karena itu kita harus lebih ketat mengawasi agar hal seperti ini tidak terulang. Kita berharap KPU berintegritas, namun ternyata dinodai oleh oknum," ujarnya.

Ray Rangkuti menambahkan, persoalan yang menimpa KPU juga terkait peran Bawaslu dalam melaksanakan kinerjanya. Ia menilai kasus itu tidak terjadi jika Bawaslu proaktif melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemilu.

"Urusan Bawaslu hanya seminar, FGD, bukan ke masalah seperti ini. Bawaslu tidak optimal melakukan pengawasan. Seharusnya sejak awal proaktif melakukan tugas-tugasnya," pungkasnya. (OL-7)

Baca Juga

MI/ADAM DWI

Sidang Perdana Nurhadi Digelar Hari Ini

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 06:10 WIB
Nurhadi akan diadili bersama menantunya, Rezky Herbiono. Sidang perdana ini akan menguak unsur suap dan gratifikasi hasil penyidikan...
Biro Pers Sekretariat Presiden/Lukas

Relawan Jokowi Dorong Reshuffle Kabinet

👤Abdillah Muhammad Marzuqi 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 05:33 WIB
Jika Jokowi kukuh mempertahankan sejumlah menteri yang berkinerja buruk, hal itu akan membuat citra mantan Wali Kota Solo itu...
ANTARA

KPK masih Telaah Kasus TPPU Nurhadi

👤Ant/P-5 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 05:25 WIB
Sebelumnya terkait dengan dugaan TPPU Nurhadi, KPK juga telah menyita beberapa aset seperti lahan kelapa sawit di Padang Lawas, Sumatra...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya