Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemilihan Umum KPU Arief Budiman ditemani komisioner KPU lain, yakni Hasyim Asyari, Pramono Ubaid Tantowi, dan Ilham Saputra, mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kedatangan mereka pada Rabu (8/1) malam untuk memastikan terkait operasi tangkap tangan KPK yang menjerat salah komisioner yakni Wahyu Setiawan.
"Kami ingin mengonfirmasi apakah benar salah satu anggota KPU diperiksa KPK, terkena OTT. Ternyata dikonfirmasi benar, WS (Wahyu Saputra) diperiksa," kata Arief di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/1) malam.
Mereka diterima antara lain oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, dan Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah.
"Disampaikan kepada kami, benar WS diperiksa dan ada empat orang semuanya yang diperiksa. Tetapi ditangkap di mana, siapa saja, dan terkait apa kami tidak diberi tahu. Hanya akan disampaikan informasi detilnya besok setelah pemeriksaan 1x24 jam," ucap Arief.
Arief mengatakan pihaknya masih akan menunggu penetapan status Wahyu dari KPK. "Statusnya masih terperiksa jadi kami masih menunggu. Yang jelas apapun yang dibutuhkan KPK baik itu keterangan, data, dan lainnya KPU siap mendukung," tukasnya.
Informasi yang dihimpun, Wahyu Setiawan ditangkap di Bandara Soekarno Hatta saat akan berpergian ke luar kota.
Arief membenarkan Wahyu sedianya akan bertugas mensosialisasikan Pilkada 2020 di Bangka Belitung. "Betul WS akan sosialisasi pilkada," ucapnya. (X-15)
Baca juga: DPR : Dua OTT KPK Jawab Keraguan Publik
Baca juga: Ketua KPU: Wahyu dan 1 Staf KPU tidak Ikut Keluar Pesawat
Baca juga: KPU Nyatakan Dukungan ke KPK Usut Tuntas Perkara Wahyu Setiawan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu dibarengi dengan kewenangan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
KETUA Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan yang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK diberhentikan sementara.
KPK melakukan tiga OTT beruntun di awal 2026 menyasar pajak, bea cukai, dan peradilan.
MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung memastikan proses penataan Teras Cihampelas berjalan aman secara hukum.
KPK memeriksa Ketua Kadin Surakarta Ferry Septha Indrianto terkait dugaan suap proyek jalur kereta DJKA Kemenhub, untuk melengkapi berkas tersangka Sudewo.
Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 merosot ke 34, menempatkan Indonesia di peringkat 109 dunia, akibat lemahnya pengawasan dan kebijakan permisif.
KPK periksa Kartika Sari sebagai saksi kasus dugaan suap ijon proyek Bekasi, yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara dan pihak swasta.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved