Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemilihan Umum KPU Arief Budiman ditemani komisioner KPU lain, yakni Hasyim Asyari, Pramono Ubaid Tantowi, dan Ilham Saputra, mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kedatangan mereka pada Rabu (8/1) malam untuk memastikan terkait operasi tangkap tangan KPK yang menjerat salah komisioner yakni Wahyu Setiawan.
"Kami ingin mengonfirmasi apakah benar salah satu anggota KPU diperiksa KPK, terkena OTT. Ternyata dikonfirmasi benar, WS (Wahyu Saputra) diperiksa," kata Arief di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/1) malam.
Mereka diterima antara lain oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, dan Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah.
"Disampaikan kepada kami, benar WS diperiksa dan ada empat orang semuanya yang diperiksa. Tetapi ditangkap di mana, siapa saja, dan terkait apa kami tidak diberi tahu. Hanya akan disampaikan informasi detilnya besok setelah pemeriksaan 1x24 jam," ucap Arief.
Arief mengatakan pihaknya masih akan menunggu penetapan status Wahyu dari KPK. "Statusnya masih terperiksa jadi kami masih menunggu. Yang jelas apapun yang dibutuhkan KPK baik itu keterangan, data, dan lainnya KPU siap mendukung," tukasnya.
Informasi yang dihimpun, Wahyu Setiawan ditangkap di Bandara Soekarno Hatta saat akan berpergian ke luar kota.
Arief membenarkan Wahyu sedianya akan bertugas mensosialisasikan Pilkada 2020 di Bangka Belitung. "Betul WS akan sosialisasi pilkada," ucapnya. (X-15)
Baca juga: DPR : Dua OTT KPK Jawab Keraguan Publik
Baca juga: Ketua KPU: Wahyu dan 1 Staf KPU tidak Ikut Keluar Pesawat
Baca juga: KPU Nyatakan Dukungan ke KPK Usut Tuntas Perkara Wahyu Setiawan
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu dibarengi dengan kewenangan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
KETUA Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan yang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK diberhentikan sementara.
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Budi Karya Sumadi sebagai saksi kasus korupsi proyek jalur kereta api DJKA Kemenhub.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menggunakan jet pribadi milik Oesman Sapta Odang ke Takalar, Sulawesi Selatan. KPK berharap klarifikasi sukarela untuk memastikan tidak ada unsur gratifikasi.
KPK melantik Asep Guntur Rahayu sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi definitif, bersama Aminudin dan Ely Kusumastuti sebagai Deputi Pencegahan & Monitoring serta Koordinasi & Supervisi.
Mantan Menhub Budi Karya Sumadi mangkir dari panggilan KPK terkait pengembangan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta yang turut menjerat Sudewo.
KPK memanggil eks Menhub Budi Karya Sumadi untuk mendalami kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Jawa Timur. Sudewo telah ditetapkan sebagai tersangka.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai lebih dari Rp5 miliar dalam penggeledahan yang dilakukan di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat (13/2).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved