Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemilihan Umum KPU Arief Budiman ditemani komisioner KPU lain, yakni Hasyim Asyari, Pramono Ubaid Tantowi, dan Ilham Saputra, mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kedatangan mereka pada Rabu (8/1) malam untuk memastikan terkait operasi tangkap tangan KPK yang menjerat salah komisioner yakni Wahyu Setiawan.
"Kami ingin mengonfirmasi apakah benar salah satu anggota KPU diperiksa KPK, terkena OTT. Ternyata dikonfirmasi benar, WS (Wahyu Saputra) diperiksa," kata Arief di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/1) malam.
Mereka diterima antara lain oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, dan Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah.
"Disampaikan kepada kami, benar WS diperiksa dan ada empat orang semuanya yang diperiksa. Tetapi ditangkap di mana, siapa saja, dan terkait apa kami tidak diberi tahu. Hanya akan disampaikan informasi detilnya besok setelah pemeriksaan 1x24 jam," ucap Arief.
Arief mengatakan pihaknya masih akan menunggu penetapan status Wahyu dari KPK. "Statusnya masih terperiksa jadi kami masih menunggu. Yang jelas apapun yang dibutuhkan KPK baik itu keterangan, data, dan lainnya KPU siap mendukung," tukasnya.
Informasi yang dihimpun, Wahyu Setiawan ditangkap di Bandara Soekarno Hatta saat akan berpergian ke luar kota.
Arief membenarkan Wahyu sedianya akan bertugas mensosialisasikan Pilkada 2020 di Bangka Belitung. "Betul WS akan sosialisasi pilkada," ucapnya. (X-15)
Baca juga: DPR : Dua OTT KPK Jawab Keraguan Publik
Baca juga: Ketua KPU: Wahyu dan 1 Staf KPU tidak Ikut Keluar Pesawat
Baca juga: KPU Nyatakan Dukungan ke KPK Usut Tuntas Perkara Wahyu Setiawan
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp1 miliar setelah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono menambah deretan kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2026, sedikitnya sembilan kepala daerah terjaring operasi serupa dengan pola perkara suap, gratifikasi, hingga pengumpulan dana proyek.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
KPK mengizinkan tahanan, termasuk eks Menag Yaqut Cholil Qoumas, bertemu keluarga saat Idul Fitri 21 Maret 2026. Simak jadwal dan syarat kunjungannya di sini.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Seluruh data dan temuan tersebut nantinya akan diuji secara mendalam dalam proses persidangan.
Budi mengatakan, penahanan ini dilakukan untuk kebutuhan penyidikan kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag.
Peran Gus Alex pertama dalam kasus ini adalah mengoordinir pelaksana ibadah haji khusus (PIHK) di Indonesia, untuk pembagian kuota tambahan.
Penelusuran juga dilakukan dengan memeriksa saksi lain. Detil penerimaan dipastikan dibuka saat persidangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved