Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kantor BPK RI, Jakarta, Selasa (7/1). Dalam pertemuan tersebut, tidak dalam rangka membahas kasus Jiwasraya.
"Tidak ada pembahasan soal Jiwasraya dalam pertemuan dengan KPK," ujar Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, Selasa (7/1).
Baca juga: BKPM Sebut Konflik Natuna tak Pengaruhi Investasi dari Tiongkok
BPK RI telah selesai melakukan pemeriksaan atau investigasi kasus PT Asuransi Jiwasraya. Hasil pemeriksaan tersebut rencananya akan diumumkan ke publik secara resmi pada Rabu (8/1) besok. "Terkait Jiwasraya akan dipaparkan besok," ujar Agung.
Agung mengatakan, BPK telah melakukan pendalaman terkait kasus Jiwasraya. Hasil akan dirilis pada waktu yang telah ditentukan.
Sementara itu, dalam pertemuan dengan KPK, Agung mengatakan tidak dilakukan pembahasan terkait Jiwasraya, khususnya jumlah kerugian negara. "Tidak ada pembahasan soal Jiwasraya dalam pertemuan dengan KPK," ujar Agung.
Baca juga: Mentan Minta Sumsel Siapkan Infrastruktur untuk Pertanian
Dikatakan Agung, kasus Jiwasraya merupakan masalah yang kompleks dengan jumlah luar biasa besar. Karena itu, penanganan secara lebih lanjut harus dilakukan oleh lembaga lain, yakni Kejaksaan Agung.
"Proses penegakan hukum tetap jalan, tapi memang ada kasus-kasus yang sudah ditangani penegakan hukum lain. Sebagai contoh Jiwasraya, ini kasus yang luar biasa besar, tapi sudah ditangani Kejaksaan," ujar Agung. (OL-6)
Puskeu Polri menerima penghargaan yang diberikan BPK RI atas komitmen dan kinerja dalam mewujudkan tata kelola keuangan Polri yang akuntabel dan transparan melalui aplikasi Puskeu Presisi
Pemerintah Kota Denpasar wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit investigasi terkait pengadaan private jet, penyewaan apartemen, serta mobil dinas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved