Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan sejumlah pihak berkoordinasi untuk menanggulangi banjir yang terjadi di Jakarta, Bekasi dan Tangerang, Rabu (1/1). Keselamatan warga, kata Jokowi, harus menjadi prioritas.
“Yang paling penting berkaitan keselamatan warga dinomorsatukan. BNPB, pemerintah provinsi SAR, semuanya harus segera bergerak bersama-sama. Untuk memberikan rasa aman, memberikan keselamatan pada warga yang terkena bencana banjir," kata Jokowi di Istana Yogyakarta, dilihat dari live streaming Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (1/1).
Baca juga: Ini Wilayah Jakarta Terendam Banjir
Kepala Negara juga mengimbau supaya fasilitas-fasilitas umum yang terdampak banjir segera dinormalisasi. Sebab, banjir mengakibatkan sejumlah fasilitas umum terganggu.
"Yang kedua, berkaitan dengan normalisasi untuk fasilitas-fasilitas umum. Karena ini sudah masuk di Jakarta, sudah masuk di (Bandara) Halim, beberapa sudah masuk di Tol Cikampek dan beberapa objek vital. Ini harus segera dinormalisasi, sehingga fungsi-fungsi itu kembali normal," ujarnya.
Jokowi juga meminta pemerintah pusat dan provinsi terus bekerja sama menanggulangi banjir tersebut. Menurutnya, memang ada pekerjaan seperti Waduk Cimahi dan baru tahun depan selesai.
"Di luar itu, semua harus dikerjakan. Saya sudah perintahkan Menteri PU cek lapangan," tegas Jokowi.(OL-5)
Ia menyebutkan, hal itu pasti akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Salah satu pedagang di sekitar lokasi, Rizal mengaku banjir telah merendam area lingkar luar Jakarta ini sejak Minggu (8/3).
Siapa pun yang melakukan pelanggaran terhadap itu akan dikenakan sanksi berat.
Gubernur Pramono Anung menerbitkan surat edaran agar warga DKI Jakarta melapor ke RT/RW atau kelurahan sebelum mudik Lebaran.
Penataan ini mencakup perbaikan badan jalan, trotoar, hingga sistem drainase guna mengantisipasi genangan air.
Strategi ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI untuk meminimalisasi risiko banjir dan titik genangan yang sering mengganggu mobilitas warga saat puncak musim hujan.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved