Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
TNI dan Polri siap mengamankan perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Kesiapan itu ditunjukkan dengan gelar pasukan Operasi Lilin di Lapangan Benteng, Medan, Sumatra Utara, kemarin.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Azis memimpin langsung apel yang untuk pertama kalinya tidak dihelat di Lapangan Monas Jakarta itu. ''Tahun sebelumnya selalu kita pusatkan di Monas dan secara serentak di seluruh wilayah. Tahun ini apel kesiapan pengamanan dilaksanakan di Medan pusatnya dan di daerah semua melaksanakan,'' ujar Panglima TNI.
Dia mengatakan tidak ada tujuan khusus dengan apel di Kota Medan ini. TNI dan Polri hanya ingin menyapa masyarakat Sumatra Utara sekaligus mengajak mereka untuk bersama mengamankan Natal dan Tahun Baru.
Panglima TNI mengharapkan seluruh komponen masyarakat ikut berperan aktif dalam menciptakan situasi yang kondusif. Harapan senada diutarakan Kapolri.
Jenderal Idham Azis mengatakan gelar pasukan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Operasi pengamanan dimulai 23 Desember 2019 hingga 1 Januari 2020 dengan melibatkan 191 ribu lebih personel gabungan TNI-Polri dan aparat terkait.
''Di seluruh daerah kita sudah mapping tingkat kerawanannya. Saya berharap kerja sama rekan-rekan media karena pengamanan tidak hanya domain TNI-Polri, tetapi juga harus ada peran masyarakat,'' ucap Kapolri.
Dari Jakarta, Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono menegaskan pihaknya memastikan keamanan dan kenyamanan perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 di Ibu Kota dan sekitarnya. Aparat gabungan akan fokus mengamankan objek-objek penting, seperti gereja, tempat wisata, pusat perbelanjaan, bandara, stasiun, pelabuhan, dan terminal.
Polri pun siap menindak yang mencoba mengganggu keamanan dan ketertiban seperti menyisir atribut-atribut Natal. Ketegasan itu antara lain disuarakan Polresta Surakarta, Jawa Tengah. ''Siapa pun yang mengacau, berani melakukan sweeping, kita tindak tegas," tegas Wakapolresta Surakarta AKB Iwan Saktiadi. (Fer/PS/WJ/X-8)
Hadi mengaku sudah berkomunikasi dengan KPU untuk membahas polemik Sirekap
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto berdialog dengan masyarakat untuk memastikan tidak ada pungutan liar (pungli) dalam program PTSL, selain dari ketentuan yang berlaku.
IWAN Fals mengajak untuk saling menjaga dan memperkuat soliditas, salah satunya melalui olahraga karate/
KORBAN Mafia Tanah yang tanahnya telah dirampas saat ini sangat sulit dipulihkan hak-haknya oleh BPN karena praktik ini lama berjalan di dalam institusi BPN.
Dari tiga tugas utama yang diberikan Presiden Jokowi, salah satunya ialah menyelesaikan target pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat.
Presiden Joko Widodo melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), di Istana Negara.
Penanganan kasus dipastikan berjalan paralel, baik dari sisi tindak pidana umum maupun pelanggaran kode etik profesi Polri.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS
Polri akan menangani secara transparan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripka MS, terhadap dua pelajar di Tual, Maluku
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri akan menangani kasus Bripka MS yang diduga menganiaya dua pelajar di Maluku Tenggara hingga satu tewas secara transparan dan akuntabel.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved