Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran Kementerian LHK bahwa pembangunan ibu kota negara (IKN) yang baru akan didesain dengan menggunakan konsep kota cerdas (smart city) dan kota hutan (forest city) atau bush capital.
IKN yang baru sebagian di wilayah Kabupaten Penajam dan wilayah Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur (Kaltim) juga menerapkan konsep pemulihan dan perlindungan lingkungan.
Penegasan Menteri Siti Nurbaya tersebut dikemukakan seusai mendampingi Presiden Jokowi meninjau lokasi IKB baru yang di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim, Selasa (17/12).
IKN baru akan mengambil lokasi di kawasan hutan produksi eks Hutan Tanaman Industri (HTI) Itchi Hutani Manunggal.
Terkait dengan konsep pembangunan IKN yang menggabungkan konsep smart city dan forest city tersebut, Menteri Siti Nurbaya mengatakan bahwa KLHK sedang dan terus mendalami langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk tujuan tersebut.
“Tentu saja dengan tetap menjaga habitat, terutama orang utan dan bekantan, serta pemulihan lingkungan vegetasi (alam) dan penanganan eks tambang,” ujar Siti Nurbaya.
Untuk itu, Menteri LHK menjelaskan bahwa tahun depan akan dibangun kebun bibit persemaian modern pada areal seluas 120 hektare dengan produksi bibit paling sedikit 15 juta batang per tahun.
“Untuk membangun gagasan besar ini, segala sesuatunya dipersiapkan, terutama pada bagian tugas kami di KLHK, yaitu pada aspek lingkungan,” ujar Menteri Siti.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Dikemukakan Siti Nurbaya, KLHK telah melakukan kajian lingkungan hidup strategis untuk menjadi dasar penyusunan masterplan IKN baru.
Nantinya dalam rencana tata ruang wilayah akan memberi pengaruh pada kebijakan rencana dan program berdasarkan kondisi lapangan dan peraturan-peraturan yang ada.
“Sambil terus dilakukan juga rehabilitasi hutan dan lahan yang proses pengerjaannya dimasukkan dalam kerangka waktu (time frame) yang sama,” tutur Siti Nurbaya.
Saat melakukan kunjungan, Menteri LHK mengatakan Presiden Jokowi menegaskan bahwa kondisi eks HTI yang hijau dan cukup baik untuk dijaga dan ditata dalam bentuk mozaik tanaman.
Artinya ada pohon-pohon fast growing karena eks HTI, tapi harus dikombinasi dengan pohon kayu keras dan lokal yang berumur panjang seperti kayu keras ulin terutama ditanam pada bagian-bagian pembah atau flood plain dan teras sungai.
“Tempat yang baik dan indah juga harus dibangun dengan teknik konstruksi yang harus sangat ramah lingkungan, minimallan cut and filled serta serta dijaga habitat satwa sebaik mungkin, diatur dengan teknik-teknik green infrastructure,” papar Siti Nurbaya.
Dalam kunjungan ke lokasi IKN baru, selain didampingi Menteri LHK, Presiden Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Mendagri Tito Karnavian, Menteri BUMN, Erick Thohir dan juru bicara kepresidenan Fadjroel Rachman. (OL-09)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
Diharapkan pembangunan IKN tahap dua memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan di IKN serta mendukung target operasional IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved