MAHKAMAH Agung kembali mengurangi hukuman terpidana kasus korupsi. Kali ini MA mengabulkan peninjauan kembali (PK) mantan Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun dan hukumannya dikurangi 9 bulan penjara.
"Pidana turun dari penjara selama 3 tahun 9 bulan menjadi penjara 3 tahun. Namun, dendanya tetap Rp150 juta dan subsider pengganti denda tetap 3 bulan kurungan," kata juru bicara MA Andi Samsan Nganro.
Dalam putusan yang dibacakan, Kamis (12/12) itu, majelis hakim yang beranggotakan hakim Suhadi, Eddy Army, dan Mohammad Askin itu membatalkan judex factie dan mengadili kembali terdakwa.
Samsu tetap terbukti melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun pada putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta 2017 lalu, Samsu divonis 3 tahun 9 bulan.
Samsu Umar merupakan penyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Ia menyuap Akil senilai Rp1 miliar diduga untuk memengaruhi putusan perkara di MK mengenai perselisihan hasil Pilkada Buton 2011.
Kala itu, Samsu kalah dalam pilkada itu kemudian mengajukan gugatan ke MK. Gugatannya dikabulkan dan MK meminta diadakan pemungutan suara ulang. Samsu lalu memenangi pemilihan. Namun, ia kemudian ditetapkan tersangka oleh KPK.
Dalam menanggapi putusan PK itu, juru bicara KPK Febri Diansyah mengaku belum menerima salinan putusan itu dan berkoordinasi dengan pihak MA. Febri mengatakan putusan itu hanya mengurangi masa pidana Samsu Umar bukan membebaskan. "Informasinya pada putusan PK, tetap terdakwa melakukan korupsi, yaitu melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Tipikor dan dijatuhi hukuman pidana penjara 3 tahun dan denda Rp150 juta," ucapnya.
Putusan MA itu menambah daftar pengurangan hukuman terpidana kasus korupsi. Belum lama ini, MA juga mengurangi hukuman mantan Menteri Sosial Idrus Marham dari lima tahun penjara menjadi dua tahun. Idrus terjerat dalam kasus penerimaan suap terkait proyek PLTU Riau-1.
Sebelumnya, MA membebaskan mantan Direktur Keuangan PT Pertamina Ferederick ST Siahaan dalam kasus korupsi investasi participating interest atas Blok Basker Manta Gummy, Australia. Padahal, di tingkat banding, Ferederick divonis bersalah dan dipidana penjara 8 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 4 bulan. (Dhk/P-1)
