DENGAN mengenakan kemeja putih lengan panjang, Presiden Joko Widodo tiba di SMK Negeri 57 Jakarta Selatan guna menghadiri pentas Prestasi Tanpa Korupsi di sekolah tersebut.
Presiden datang sekitar pukul 08.30 WIB didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Presiden lalu menonton pementasan drama Prestasi Tanpa Korupsi yang dimainkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama, Menteri BUMN Erick Thohir serta artis Bedu dan Sogy Indraduadja tampil dalam pentas ini.
"Tadi kita sudah melihat drama yang diperankan oleh, tahu kan? Tukang Bakso siapa? Bang Erick Thohir, menteri BUMN tahu semua ya? Lalu ada juga Mendikbud, Mas Menteri Dikbud Mas Nadiem Makarim saya tadi ketemu di depan saya pikir kelas 3 ternyata kelas 1. Yang ketiga Menteri Pariwisata mas Wishnutama, kemudian mas Bedu menteri apa itu? Kelima mas Shogy menteri ooh mantri bukan menteri, tadi anak-anak nangkep semua pesan beliau tadi? bahwa namanya korupsi tidak boleh sekecil apapun tetap korupsi, kecil gede tetap korupsi gak boleh," kata Presiden saat memberikan sambutan di SMK 57 Jakarta.
Nadiem dan Whisnutama berperan sebagai siswa sekolah lengkap dengan pakaian SMA, Erick Thohir menjadi tukang bakso urat lengkap dengan topi dan handuk di leher sedangkan Bedu dan Sogy Indraduadja juga menjadi siswa.
Presiden Jokowi tampak terpingkal menonton permainan komedi mereka yang menyampaikan korupsi di kalangan siswa sekolah.
Sedangkan perayaan Hakordia di KPK berlangsung sejak 7-13 Desember 2019. Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka acara peringatan Hakordia 2019.
Baca juga: Wapres Optimistis Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Lebih Baik
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan telah mengundang Presiden Jokowi untuk menghadiri peringatan Hakordia yang jatuh pada 9 Desember 2019. Agus berharap Kepala Negara bisa hadir pada peringatan tahun ini.
Sementara Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berharap Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
Saut menyebutkan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dapat menjadi momentum tepat bagi presiden untuk mengeluarkan Perppu itu. Sebelumnya, Jokowi selalu menghadiri peringatan Hari Antikorupsi yang dihelat KPK. Pada puncak Hari Antikorupsi Sedunia pada 2018 Jokowi mengatakan pemberantasan korupsi harus ditingkatkan, baik penindakan maupun pencegahan.(OL-5)
