Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
DENGAN mengenakan kemeja putih lengan panjang, Presiden Joko Widodo tiba di SMK Negeri 57 Jakarta Selatan guna menghadiri pentas Prestasi Tanpa Korupsi di sekolah tersebut.
Presiden datang sekitar pukul 08.30 WIB didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Presiden lalu menonton pementasan drama Prestasi Tanpa Korupsi yang dimainkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama, Menteri BUMN Erick Thohir serta artis Bedu dan Sogy Indraduadja tampil dalam pentas ini.
"Tadi kita sudah melihat drama yang diperankan oleh, tahu kan? Tukang Bakso siapa? Bang Erick Thohir, menteri BUMN tahu semua ya? Lalu ada juga Mendikbud, Mas Menteri Dikbud Mas Nadiem Makarim saya tadi ketemu di depan saya pikir kelas 3 ternyata kelas 1. Yang ketiga Menteri Pariwisata mas Wishnutama, kemudian mas Bedu menteri apa itu? Kelima mas Shogy menteri ooh mantri bukan menteri, tadi anak-anak nangkep semua pesan beliau tadi? bahwa namanya korupsi tidak boleh sekecil apapun tetap korupsi, kecil gede tetap korupsi gak boleh," kata Presiden saat memberikan sambutan di SMK 57 Jakarta.
Nadiem dan Whisnutama berperan sebagai siswa sekolah lengkap dengan pakaian SMA, Erick Thohir menjadi tukang bakso urat lengkap dengan topi dan handuk di leher sedangkan Bedu dan Sogy Indraduadja juga menjadi siswa.
Presiden Jokowi tampak terpingkal menonton permainan komedi mereka yang menyampaikan korupsi di kalangan siswa sekolah.
Sedangkan perayaan Hakordia di KPK berlangsung sejak 7-13 Desember 2019. Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka acara peringatan Hakordia 2019.
Baca juga: Wapres Optimistis Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Lebih Baik
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan telah mengundang Presiden Jokowi untuk menghadiri peringatan Hakordia yang jatuh pada 9 Desember 2019. Agus berharap Kepala Negara bisa hadir pada peringatan tahun ini.
Sementara Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berharap Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
Saut menyebutkan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dapat menjadi momentum tepat bagi presiden untuk mengeluarkan Perppu itu. Sebelumnya, Jokowi selalu menghadiri peringatan Hari Antikorupsi yang dihelat KPK. Pada puncak Hari Antikorupsi Sedunia pada 2018 Jokowi mengatakan pemberantasan korupsi harus ditingkatkan, baik penindakan maupun pencegahan.(OL-5)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Peringatan Hakordia 2024 di Kementan kali ini mengusung tema 'Pegawai Kementerian Pertanian Siap Menegakkan Budaya Antikorupsi Untuk Mewujudkan Swasembada Pangan'
INDONESIA Coruption Watch (ICW) dan Konsorsium Integritas meluncurkan album musik bertajuk Menenun Suara Timur dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Purwokerto, Jawa Tengah, menyerahkan uang rampasan negara senilai Rp4,48 miliar.
Tiga tokoh ternama Setya Novanto, Nyoman Dhamantra, dan Sukiman, terlibat dalam skandal korupsi besar yang merugikan negara.
Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun, seperti uang, barang, atau fasilitas, yang berpotensi mempengaruhi keputusan penerimanya.
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) mengukur kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat Indonesia terhadap korupsi melalui dua dimensi: persepsi dan pengalaman.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved