Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memuji komitmen Presiden Joko Widodo tak tergiur isu penambahan masa jabatan presiden.
Hal itu disampaikan Airlangga saat pembukaan Munas X Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton, Selasa, (3/12).
"Terima kasih, apresiasi kepada Presiden Joko Widodo di tengah kesibukan beliau, Bapak Jokowi selalu menyempatkan diri hadir dalam setiap acara kita. Pak Jokowi adalah tokoh panutan kita semua. Selalu jaga prinsip prinsip pembatasan periodisasi kekuasaan," kata Airlangga.
Dalam kesempatan itu, Airlanggga pun sempat berkelakar mengenai tempat penyelengaraan Munas X di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Warna kuning identik Partai Golkar dan Mega dikaitkan dengan kehadiran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.
"Di samping itu ada kuning memang ingin dekat dengan Mega terlebih khusus kami," kelakar Airlangga yang disambit riuh pada peserta Munas.
Baca juga: Mundurnya Bamsoet dari Pencalonan Ketum Golkar Perlu Diapresiasi
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta wacana amendemen UUD 1945 dihentikan. Dia menilai pembahasan amendemen melebar dari tujuan utama yakni Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Lebih baik tidak usah amendemen," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, (2/12)
Jokowi mengaku ragu amendemen cuma fokus pada pembahasan GBHN. Ia menyadari pembahasan amendemen UUD 1945 akan melebar ke isu lain.
Dugaan itu menjadi kenyataan. Pembahasan amendemen UUD 1945 turut menyerempet isu masa jabatan presiden dan pemilihan presiden oleh MPR.
"Apakah bisa yang namanya amendemen berikutnya dibatasi? Untuk urusan haluan negara, apakah tidak melebar ke mana-mana. Sekarang kenyataannya seperti itu kan," ujar mantan Wali Kota Solo itu. (Medcom/OL-8)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Penentuan siapa saja yang menduduki ketua dewan pembina di Partai Golkar akan diketahui segera.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mewanti-wanti para kadernya untuk bekerja dengan baik dan selalu berhati-hati terhadap ‘Raja Jawa’.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menduduki kursi ketua dewan pembina.
Bahlil Lahadalia resmi menjadi Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) periode 2024-2029.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir menyebut yang menentukan struktur organisasi Partai Golkar secara keseluruhan ialah ketua umum, termasuk posisi Dewan Pembina.
Bakal Calon Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, masih menunggu nama calon wakil yang akan mendampinginya di Pilgub Jawa Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved