Pengamat: Besar Peluang Jokowi Jadi Ketua Dewan Pembina Golkar

KEPALA Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes menyampaikan besar peluang bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Terutama, setelah Bahlil Lahadalia ditetapkan menjadi Ketua Umum Golkar dan menjadi formatur tunggal.

Arya mengatakan semua penentu itu ada di tangan formatur. Dalam AD/ART Partai Golkar juga diketahui tidak ada syarat khusus bagi Dewan Pembina ataupun dewan-dewan lainnya di Partai Golkar.

“Munas memberikan mandat kepada ketum untuk dapat memilih secara langsung ketua dewan pembina, dewan pertimbangan dan segala macam itu. Saya kira menunjukkan indikasi bahwa sepertinya ada usaha untuk memberikan peluang atau membuka jalan bagi tokoh eksternal untuk bisa jadi ketua dewan pembina yang dimaksud, bisa juga untuk Pak Jokowi,” ucap Arya, Rabu (21/8).

Baca juga : Bahlil: Hati-Hati Terhadap Raja Jawa kalau tidak Mau Celaka

Dia juga turut mengkritisi soal Munas Golkar XI 2024 ini sangat berbeda dari munas sebelumnya. Sebab, kali pertama ketua umum terpilih menjadi formatur tunggal dan menentukan semua struktur organisasi Golkar termasuk dewan pembina.

“Salah satu hal yang berbeda dari munas-munas sebelumnya, sejak reformasi, untuk pertama kalinya ketua umum itu dipilih secara aklamasi. Waktu (Ketum) Airlangga (Hartarto), ada munaslub. Tetapi sekarang dipilih secara aklamasi dan formatur tunggal. Sebelumnya, di munaslub sebelumnya memang aklamasi, tetapi tidak formatur tunggal, lebih dari satu. Sekarang tunggal. Memang saya kira ini catatan lain dari penyelenggaraan munas ini,” kata dia.

Arya juga menduga penentuan siapa saja yang menduduki ketua dewan pembina di Partai Golkar akan diketahui segera. Paling tidak telah ditentukan sebelum pendaftaran Pilkada 2024.

“Dugaan saya di 25 atau 26 Agustus akan diusulkan perubahan struktur baru DPP. Saya kira apakah dalam minggu-minggu ini akan disetorkan ke Kemenkum dan HAM. Kita lihat apakah nama Pak Jokowi benar ada atau tidak. Kalau dilihat dari indikasi besar kemungkinan Pak Jokowi akan masuk. Karena memang tidak ada syarat khusus dewan pertimbangan semacam itu, tidak ada syarat khusus dari kader partai,” pungkasnya. (J-2)