Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi II DPR Yan Permenas Mandenas menyebut ide pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua datang dari kepentingan para elite politik. Elite ini, ungkapnya, ialah mereka yang menginginkan kekuasaan. "Ini jelas sekali karena sampai hari ini, soal pemekaran masih ada pro dan kontra di kalangan masyarakat," kata Mandenas di Jayapura, kemarin.
Mandenas mengatakan pembentukan DOB harus dilihat substansinya apakah untuk menyejahterakan orang Papua atau tidak. Ia menilai masyarakat Papua tak membutuhkan pemekaran atau otonomi khusus. "Kalau hanya satu atau dua provinsi dan diberikan dana yang cukup serta pemimpin yang mumpuni, saya yakin Papua akan berkembang dan bisa bersaing dengan daerah lain," ujarnya.
Menurut Mandenas, yang terjadi di Papua selama ini ialah krisis kepemimpinan dan krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap pimpinannya. Pemekaran dinilai tidak bisa dijadikan sebagai resolusi konflik yang selama ini kerap terjadi. "Pemekaran harus murni yang dikaji berdasarkan kebutuhan orang Papua," katanya.
Ia menambahkan, masyarakat atau elite politik tidak bisa begitu saja datang ke pemerintah pusat dan meminta pemekaran. "Pemekaran harus dikaji secara bertahap sehingga tidak menyalahi aturan dan jangan sampai menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Demas Tokoro mengungkapkan MRP belum menyetujui usul pemerintah untuk pemekaran wilayah di provinsi itu. Menurut Demas, usul yang berawal dari keinginan elite Papua itu tidak mewakili aspirasi masyarakat lokal. "Kalau anggapan saya belum ada karena yang pernah disampaikan di sini 61 (elite) itu tidak mewakili," ujarnya di Kantor Wakil Presiden.
Ia menyebutkan, seharusnya pemerintah pusat mematuhi UU Otsus ketika akan memekarkan Papua. Baginya, pemerintah harusnya lebih fokus dalam mengurus persoalan kerakyatan dan sumber daya manusia Papua ketimbang pemekaran wilayah. "Seharusnya DPRP, gubernur, dan MRP juga didengar aspirasinya," tegasnya. (Medcom/P-4)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
WACANA Kota Tangerang untuk memisahkan diri dari Provinsi Banten dan bergabung membentuk calon provinsi baru lewat pemekaran wilayah menyeruak.
Solo diwacanakan untuk diusulkan menjadi daerah istimewa. Menanggapi itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan istana membutuhkan waktu mempelajarinya
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan tidak mempermasalahkan pemekaran Jawa Tengah menjadi empat provinsi selama pemekaran itu memberikan dampak positif.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Lepi Ali Firmansyah bersama pimpinan DPRD lainnya, Susilawati, bertemu dengan Aanya Rina Casmayati, anggota DPD RI Perwakilan Jawa Barat
Rancangan besar tersebut, kata Bima Arya, untuk melihat kebutuhan ideal jumlah daerah di Indonesia baik itu provinsi, kota, ataupun kabupaten.
Subang Utara memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya tergarap optimal. Pemekaran wilayah diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved