Minggu 01 Desember 2019, 23:28 WIB

KPU: E-Rekap Cukup PKPU

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
KPU: E-Rekap Cukup PKPU

Dok MI
Arief Budiman

 

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menegaskan, peraturan KPU (PKPU) bisa menjadi payung hukum yang kuat untuk mengatur penerapan rekapitulasi penghitungan suara elektronik (e-rekap). Penerapan itu akan diuji coba pada awal 2020.

PKPU tersebut yaitu terkait pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi suara.

"Kalau berdebat apakah (PKPU) itu cukup kuat diatur di PKPU atau tidak, pandangan saya cukup (kuat). Undang-Undang (Pilkada Nomor 11 tahun 2016) memberi ruang untuk itu. Perhitungan dan rekap dapat didukung oleh Tlteknologi informasi," jelas Arief di Jakarta, Minggu (1/12).

 

Baca juga: Penerapan Rekap-E Bisa Kurangi Inefisiensi Pemilu

 

Namun, dalam UU Pilkada itu tidak menyebutkan hasil suara pemilu yang melalui tahapan digital bisa ditetapkan secara resmi. Oleh karenanya, agar tidak memunculkan perdebatan, maka harus direvisi UU Pilkada tersebut.

"Kalau mau lebih kuat (payung hukum e-rekap) harus revisi UU, supaya tidak ada perdebatan. Walaupun KPU tentu punya kewenangan mengatur regulasinya itu. Tapi pandangan saya cukup (kuat lewat PKPU)," ujar Arief.

Lebih lanjut, ia menuturkan pihaknya sudah memerintahkan jajaran daerah untuk memastikan TPS di wilayah tersebut ada jaringan internet.

Penerapan e-rekap memang ditargetkan untuk digunakan pada Pemilu 2024. Namun, kata Arief, karena ada Pilkada 2020 yang diikuti 270 daerah bisa dijadikan langkah awal untuk menerapkan e-rekap.

"Target kita e-rekap salinan digital itu untuk pemilu 2024. Tapi, karena ada pilkada 2020 bisa saja ini jadu langkah awal untuk menuju kesiapan 2024. Makanya, kalau regulasinya sudah selesai kami akan bicara pada teman-teman (KPU) kabupaten/kota (menanyakan) apakah ada yang siap dengan desain ini,' tutur Arief.

"Kita dorong tahun ini selesai regulasinya (PKPU). Tahun depan kami bicarakan ke kabupaten/Kota siapa yang siap dengan ini. Kalau oke, maka kita akan terapkan ke mereka," tandas Arief. (OL-8)

Baca Juga

ANTARA/M Agung Rajasa

Tidak Kunjung Tuntas, RUU Minol Dinilai Buat Bingung DPR

👤Fachr Audhia Hafiez 🕔Minggu 24 Januari 2021, 11:54 WIB
Lambannya pengesahan juga dilatarbelakangi penolakan sejumlah fraksi. Tercatat ada tiga fraksi yang menolak membahas RUU itu yakni PDI...
MI/Ardi Teristi

Komisi I DPR RI Minta KKB di Papua Jangan Dibiarkan Berlarut-larut

👤Ardi Teristi 🕔Minggu 24 Januari 2021, 11:13 WIB
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Sukamta pun memberi saran TNI bisa menerjunkan Kopassus karena jumlah KKB tidak...
MI/Susanto

Sepanjang 2020, 65 Terpidana Korupsi Ajukan PK

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Minggu 24 Januari 2021, 11:00 WIB
Lebih anehnya lagi, kata Ali, banyak narapidana korupsi yang mengajukan PK setelah putusan sidang tingkat...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya