Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi menyebut telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) untuk empat tersangka yang meninggal dunia.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan komisi menyiapkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) untuk empat tersangka.
"Ada empat tersangka yang sudah meninggal dan itu tentu kami terbitkan SP3," kata Alexander saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (27/11).
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan ada empat nama tersangka ynag dijerat komisi yang sudah dinyatakan meninggal dunia. Salah satunya ialah mantan Bupati Bengkalan Fuad Amin yang meninggal September lalu akibat sakit jantung.
Baca juga: Punya Kewenangan SP3, KPK Diminta Cermat Menggunakannya
Fuad dimumkan sebagai tersangka dugaan suap fasilitas Lapas Klas I Sukamiskin, Jawa Barat pada Oktober lalu. Namun, penyidikannya otomatis dihentikan. Hal itu mengacu Pasal 77 KUHP yang mengatur bahwa kewenangan menuntut pidana terhapus jika yang tertuduh melakukan pidana meninggal dunia.
"Salah satunya Fuad Amin," kata Febri saat dikonfirmasi.
Sisanya ialah tersangka kasus lama. Ada nama Jeffry Tongas Lumbanbatu yang meninggal pada 2010. Politikus PDI Perjuangan itu merupakan tersangka dalam kasus pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.
Kemudian, ada nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) John Manulangga. Ia meninggal dunia pada 2016 lalu. Terakhir, ada nama Komisaris PT Atmadhira Karya Iken Basya Rinanda Nasution. Dia menjadi tersangka kasus korupsi impor daging sapi dan meninggal dunia pada 2010. (OL-8)
Para penyelidik dan penyidik baru diingatkan untuk menjaga kolaborasi antarsumber daya di KPK.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya
Pria yang kerap disapa Eddy itu juga menepis anggapan bahwa klausul tersebut tidak berpihak pada pemberantasan korupsi.
Pemerintah dan DPR seharusnya melibatkan peran aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam merumuskan RUU KUHAP
Budi mengatakan, lahan sawit itu masih beroperasi selama enam bulan pascadisita KPK. Total, Rp3 miliar keuntungan didapat dari kegiatan sawit di sana, dan kini disita penydiik.
Pencegahan kepada saksi dilakukan agar mudah dipanggil, saat keterangannya dibutuhkan penyidik.
Tren tutup muka ini masih menunjukkan bahwa korupsi menjadi aib bagi para tersangka.
Ia mengaku menerima laporan bahwa masih ada hakim yang belum memiliki rumah dinas. Hakim tersebut masih mengontrak.
Memberantas mafia peradilan tak cukup dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap hakim seperti yang dilakukan Mahkamah Agung (MA).
ANALISIS komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto menerapkan amnesti umum bagi para koruptor yang beraksi sebelum masa kepemimpinannya.
Pembangunan lapas baru, kata Willy, bisa saja misalnya ditambah di antara 363 pulau-pulau kecil yang ada di Aceh, atau di Sumatera Utara yang memiliki 229 pulau.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana membuat penjara khusus koruptor di pulau terpencil yang dikelilingi hiu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung usulan tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved