KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya berencana memberi wewenang kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penyadapan pada tahap putusan. Supratman menyebut penyadapan ini untuk mengejar aset-aset negara.
"Kemungkinan besar akan kita coba untuk memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Agung sebagai eksekutor untuk bisa melakukan penyadapan terhadap pengejaran aset-aset yang harusnya menjadi kerugian negara," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/11).
Namun, kebijakan ini masih dikaji. Ia menyampaikan dengan penyadapan itu memungkinkan bisa menemukan harta kekayaan negara yang tersembunyi.
"Tapi ini masih dalam tahap kajian dan itu menurut saya suatu hal yang sangat bagus, karena kalau tidak nanti kasian, putusan pengadilannya, buron semua. Kemudian dia berada di luar dan kita tidak mempunyai yurisdiksi untuk melakukan itu," ungkap dia.
Baca juga: Penyadapan Nantinya Harus Minta Izin Dewas dalam 1x24 Jam
Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi penyadapan harus diatur dalam satu Undang-undang tersendiri. Bisa melalui bidang keamanan negara maupun di bidang penegakan hukum.
"Nah, ini dua-duanya akan kita bahas di badan legislasi sehingga masukannya (dari Institute for Criminal Justice Reform) akan sangat berguna," tutur dia.
Menurutnya, undang-undang penyadapan penting karena bakal ada mekanisme penyadapan dan wewenangan baru. Salah satu yang akan dibahas soal recovery asset dari kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.
"Kalau selama ini penyadapan itu hanya di tingkat penyidikan, nanti di tahap pelaksanaan putusan khusus untuk tindak pidana korupsi," pungkasnya.(OL-5)
