Jumat 13 September 2019, 20:48 WIB

Penyadapan Nantinya Harus Minta Izin Dewas dalam 1x24 Jam

Lina Herlina | Politik dan Hukum
Penyadapan Nantinya Harus Minta Izin Dewas dalam 1x24 Jam

MI/ADAM DWI
Massa aksi pendukung revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan aksi di depan gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/9).

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengantongi izin dari Dewan Pengawas jika ingin melakukan penyadapan. Izin itu harus dimintakan dalam kurun waktu 1x24 jam.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Bidang Pemerintahan dan Otda Jufri Rahman, selaku salah satu perwakilan Kemenpan RB yang bertugas untuk membahas Revisi Undang-Undang KPK, Jumat (13/9) petang.

Saat dihubungi disela-sela istirahat pembahasan RUU tetang perubahan kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jufri Rahman mengatakan pembahasan poin per poin revisi UU KPK baru setengahnya yang rampung dan dia tidak yakin bisa rampung malam ini.

"Ini dibahasnya kan poin per poin. Sementara ada lebih dari 200 poin yang akan dibahas dan setiap selesai pembahasan satu poin langsung ketuk palu," ungkap Jufri.

Baca juga: Ini Empat Poin yang tidak Disetujui Jokowi di RUU KPK

Saat ditanya, apakah empat poin yang ditolak Presiden Joko Widodo juga dibahas? Jufri mengatakan iya, dan salah satunya yang sudah ketuk palu adalah sadap yang akan dilakukan oleh KPK harus ada izin dari Dewan Pengawas dalam kurun waktu 1x24 jam.

"Tapi saya tidak yakin pembahasan akan selesai malam ini, karena masih banyak poin yang belum selesai. Ini masih setengahnya. Dan proses setelah ini kan masih panjang," lanjut Jufri.

Jadi, seru Jufri, setelah pembahasan di Baleg selesai, nanti diparipurnakan oleh DPR RI, baru ke tangan Presiden Jokowi. "Jadi tunggu saja, proses masih panjang," tutupnya.

Jufri menjelaskan, rapat itu digelar sejak pukul 14.00 WIB, Jumat (13/9), tim dari Kementerian Hukum dan HAM serta Kemenpan RB, mengikuti pembahasan RUU tetang perubahan kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dari Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mengirimkan lima orang perwakilan, yakni Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini, Staf Ahli Menpan RB Bidang Pemerintahan dan Otda Jufri Rahman, Staf Khusus Menpan RB Bidang Politik Aidir Amin Daud, dan Staf Khusus Mempan RB Bidang Hubungan Kelembagaan Rapiuddin Hamarung. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More