Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DUA kali sidang perselisihan partai politik (parpol) dapil Maluku 6 dengan penggugat caleg terpilih dari PDI Perjuangan, Wilhelm Daniel Kurnala, terhadap DPP PDIP yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat tidak dihadiri oleh satupun perwakilan dari pihak tergugat DPP PDIP.
Di sidang perdana Senin (04/11) yang dipimpin ketua majelis hakim Desberreni Sinaga SH, terpaksa ditunda akibat pihak tergugat DPP PDIP tidak hadir.
”Karena para pihak tergugat tidak hadir maka sidang kita tunda hingga tanggal 14 November 2019 mendatang," kata Desberreni Sinaga SH dalam persidangan, Senin (04/11).
Menurut penasihat hukum Welhelm Daniel Kurnala, Franky Sahetapy, SH dan Justi Engel, SH, sebagai pihak penggugat dirinya sangat siap bertemu kepada pihak-pihak tergugat dihadapan majelis hakim.
Namun dengan ketidak hadiran para tergugat, pihaknya menduga ada itikad tidak baik dari para tergugat dalam menyelesaikan masalah ini di persidangan.
Karena itu, Justi berharap, dalam persidangan berikutnya (Kamis, 14/11) para pihak tergugat dapat hadir untuk mengikuti jalannya persidangan agar penggugat bisa segera mendapatkan kepastian Hukum.
Tetapi harapan itupun nyatanya belum juga terjawab manakala ketika sidang kedua digelar pada hari Kamis sore, 14 November 2019 di PN Jakarta Pusat. Dalam sidang tersebut pihak tergugat tidak hadir dikarenakan juru sita belum mengirimkan surat panggilan kepada tergugat (DPP PDIP) untuk hadir dalam sidang yang kedua.
"Hakim secara konstitusi meminta maaf karena juru sita ternyata belum melakukan panggilan kedua kepada tergugat, sehingga sidang akan dilanjutkan pada 25 November 2019", jelas Justi di PN Jakarta Pusat (Kamis,14/11/2019).
Latar belakang terjadinya sengketa parpol yang terjadi pada caleg Maluku I dari PDI Perjuangan, Wilhelm Daniel Kurnala ini persis sama seperti yang dialami Robby B. Gasperesz, caleg dari dapil yang sama (Maluku I), dengan asal parpol dari Gerindra.
Keduanya dituding telah melakukan pencurian suara dan dilaporkan kepada Mahkamah masing-masing parpol pengusungnya hingga akhirnya pihak DPP mengeluarkan surat pemecatan sepihak.
Namun tudingan tersebut tidak terbukti terjadi pada dapil-dapil yang dicurigai. Bawaslu dan KPU Pusat pun akhirnya menyatakan bahwa dari total 45 nama caleg DPRD dengan dapil Maluku I semuanya layak dilantik, termasuk di dalamnya terdapat nama Welhelm (PDI Perjuangan) dan Robby (Gerindra). (OL-09)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, dari karir militer cemerlang, kiprah politik, hingga terpilih menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia.
Warga menyampaikan bahwa mereka merasa sangat terbantu dengan kehadiran SPPG Terjun Medan Marelan dan Partai Gerindra.
Keberangkatan Mirwan bersama istrinya untuk menunaikan ibadah umrah memicu sorotan publik.
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8. Telusuri perjalanan karier militer, jejak politik, hingga visi Asta Cita untuk Indonesia Emas.
Dasco mengaku belum mengetahui apakah penolakan kader itu menjadi pertimbangan bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
FRAKSI Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menyatakan keberatan terhadap rencana pemotongan subsidi pangan murah sebesar Rp300 miliar dalam RAPBD DKI 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved