DPR Minta Pemerintah Percepat Naskah Akademik Omnibus Law

WAKIL Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya menuturkan hingga saat ini Baleg masih menunggu naskah akademik terkait pembahasan omnibus law dari pemerintah. Naskah akademik tersebut harus sudah disampaikan ke Baleg sebelum masa sidang periode pertama berkahir di Bulan Desember 2019.

"Kita juga masih menunggu usulan naskah akademik omnibus law dari pemerintah. Belum masuk, agar bisa segera dibahas ditunggu sebelum masa sidang berakhir antara 14 hingga 18 Desember 2019," ujar Willy saat dihubungi di Jakarta, Jumat (15/11).

Willy melanjutkan, Baleg akan segera menetapakan Prolegnas prioritas 2020 sebelum masa sidang DPR periode pertama DPR berakhir Desember 2019.

"Kita berharap mana yang sudah bisa diusulkan bisa masuk prolegnas tahun ini sedangkan yang masih menyusul akan masuk prolegnas long list atau jangka panjang," ungkapnya.

Pemerintah pusat sudah berupaya mengembangkan sistem informasi perizinan komprehensif melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkoneksi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau mal pelayanan publik di daerah. Namun, terobosan itu belum berjalan efektif sehingga pengusaha masih mengeluhkan sulitnya berinvestasi karena tumpang tindih regulasi.

Omnibus law diharapkan mampu menyinkronkan berbagai aturan terkait dalam satu bidang. Melalui omnibus law, realisasi investasi dinilai akan lebih mudah dilakukan. (OL-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Polycarpus