Naskah Akademik Omnibus Law Rampung Sebelum Reses DPR

Begini Respons Jokowi soal Peringatan HUT ke-80 RI Digelar bukan di IKN

Jokowi menanggapi rencana Pemerintah yang memutuskan lokasi peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 digelar di Jakarta bukan di IKN

Pengamat Nilai NasDem Wakili Pandangan Publik Bahwa IKN Sebaiknya Ditunda Dulu

Lebih lanjut, saat ini dia menilai bahwa anggaran yang ada saat ini lebih banyak difokuskan pada berbagai macam program prioritas Presiden Prabowo. 

Jokowi Akan Hormati Hasil Kongres PSI di Solo, Termasuk jika Kaesang Kalah

Jokowi menyatakan akan menghormati hasil Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang digelar di Solo, termasuk jika putra bungsunya, Kaesang tidak terpilih kembali

Jokowi Buka Suara soal Isu Jadi Dewan Pembina PSI

PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, angkat bicara menanggapi isu yang menyebut dirinya akan menjadi Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Jokowi akan Buka Sesi Diskusi saat Kongres PSI di Solo

PLH Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andy Budiman mengatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi akan membuka sesi diskusi pada Kongres PSI di Solo, Sabtu.

Gelar HUT ke-80 RI di Jakarta, Prabowo Dinilai tak Ingin Masuk dalam Jebakan IKN Jokowi

PRESIDEN Prabowo Subianto dinilai tak ingin masuk dalam jebakan pendahulunya, Joko Widodo, soal megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Perayaan HUT ke-80 RI akan berlangsung di Jakarta

Sowan ke Museum Rudana, Ibas Singgung UU Kebudayaan

WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.

Omnibus Law: Memahami Kebijakan Ekonomi Terbaru

Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!

Pengamat Sebut Rancangan UU Pemilu  Rawan Diakali Gunakan Model Omnibus Law

DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.

Ambang Batas Pencalonan Presiden 0 Bisa Hapus Parlementary Threshold

Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.

Pembahasan Omnibus Law UU Politik Bakal Mengacu Pada Putusan MK

Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.

DPR Siapkan Dua Skenario Pembahasan Revisi Omnibus Law Politik

Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.

Hubungan Tiongkok-ASEAN, antara Kemitraan Strategis dan Tantangan Global

Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia