Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
KEMENTERIAN Hukum dan HAM masih mematangkan naskah akademik untuk konsep omnibus law yang digagas pemerintah. Sebelum reses DPR naskah tersebut diprediksi masuk program legislasi nasional (Prolegnas).
Hal itu dikemukakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Forkopimda, di SICC, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).
"Naskah akademik sudah mau siap. Nanti di masukkan di prolegnas. Sebelum reses yang akan datang dia sudah masuk prolegnas," katanya.
Menurut dia, draft RUU yang memuat konsep omnibus law segera diserahkan ke DPR RI sebelum Januari 2020. Tercatat ada 74 perundang-undangan yang disisir dan dimasukkan dalam aturan tersebut.
Bidang yang dimasukkan dalam konsep omnibus law, sambung dia, antara lain kemudahan berusaha, penciptaan lapangan kerja, dan perizinan. "Sangat banyak sekali dan saya enggak ingat satu per satu," tutup dia. (OL-8)
Menurut Dhani, komposer kerap tak mendapatkan haknya.
PAKAR Politik, Ray Rangkuti menganalisis operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel.
Faktor utama justru datang dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sosok Presiden Prabowo.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved