Soal Langgar Hukum, Presiden Jangan Tunggu Keliru Baru Ditebas

APARAT penegak hukum diminta untuk segera memberi peringatan kepada pejabat di daerah yang berpotensi melanggar hukum. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rakornas Forkopimda itu dihadiri para Gubernur, Wali Kota, Bupati, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kita serta Polri, TNI dan Kejaksaan, Rabu (13/11).

“Kita sampaikan, jelas-jelas keliru sejak awal diingatkan dong. Gubernur ini keliru benarkan dong,” kata Jokowi mencontohkan.

Kepala Negara menginginkan aparat penegak hukum melakukan upaya preventif.

"Jangan ditunggu keliru baru terus dikerjakan, baru setelah rampung ditebas, enggak bisa seperti ini, harus diakhiri seperti ini,” tegasnya.

Ia pun menyinggung agar aparat penegak hukum tidak mencari-cari kesalahan.

“Yang berkaitan dengan kebijakan jangan ada kebijakan yang dikriminalisasi, dicari-cari. Saya mendengar ini banyak sekali. Kalau mens rea tidak ada niat jahatnya, jangan dicari-cari dong," tuturnya.

Untuk itu, Jokowi mengingatkan hubungan harmonis antara kepala daerah dengan pimpinan aparat penegak hukum sangat berpengaruh terhadap tensi di daerah. Apabila hubungan tak harmonis, akan sulit menangani masalah yang ada.

"Kalau satu saja tidak rukun akan menjadi masalah besar dalam menangani problem yang ada di daerah," ungkap Presiden.(OL-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siti Retno Wulandari