Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut akan ada jabatan baru untuk membantu menjalankan tugasnya. Dalam waktu dekat, Presiden Joko Widodo akan mengangkat wakil kepala KSP
Menurutnya, penempatan wakil kepala staf kepresidenan disesuaikan dengan beban kerja pemerintah lima tahun ke depan. Ia menjelaskan, wakil kepala staf kepresidenan akan membantu menjalankan tugas baru, yakni delivery unit.
“Kepala staf lebih ke policy-nya. Akan kita bagi seperti itu," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (7/11).
Baca juga: Istana: Posisi Wakil Panglima TNI Berkaitan Tugas Prioritas
Moeldoko menjelaskan, latar belakang tokoh yang nantinya akan ditunjuk sebagai wakil kepala staf kepresidenan berasal dari kalangan profesional. Menurut Moeldoko, Presiden Jokowi akan menunjuk langsung siapa wakilnya yang akan mendampingi menjalankan tugas-tugasnya.
Sementara itu, untuk struktur organisasi KSP, Moeldoko menyebut tidak akan ada perubahan signifikan. Moeldoko mengatakan jabatan deputi tetap ada lima dan dibantu tiga staf khusus. Saat ini masih dalam proses seleksi calon deputi dan staf khusus di KSP.
Saat ini, ia sedang melakukan rekrutmen untuk menjadi pegawai di KSP. Moeldoko mengutamakan kalangan profesional. Selain itu, bisa dari partai politik, relawan, organisasi kemasyarakatan, dan NGO.
"Kami membuka pintu siapa pun bisa mendaftar di sini, dan kita sudah siapkan tim SDM untuk seleksinya," ujarnya.
Selain posisi deputi dan staf khusus, Moeldoko mengatakan akan ada struktur baru di KSP, yakni delivery unit. Tugas unit itu, kata dia, memastikan program yang telah dicanangkan Presiden Jokowi bisa berjalan dan dirasakan oleh masyarakat.
"Bukan hanya send tapi juga telah ter-deliver dengan baik. Kita pastikan bahwa keinginan presiden, dalam bentuk kebijakan itu ter-deliver sampai ke bawah. sampai diwujudkan, sampai dioperasikan," jelasnya. (OL-8)
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Mahkamah Konstitusi secara tegas melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.
Mahkamah Konstitusi secara resmi melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan.
MK resmi melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan dan diberi waktu 2 tahun untuk terapkan aturan
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan wakil menteri (wamen) yang rangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan BUMN merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Viktor meminta MK memuat larangan wamen rangkap jabatan secara eksplisit pada amar putusan, bukan hanya di dalam pertimbangan hukum.
BELAKANGAN ini, rakyat terus ditampar oleh berbagai pemandangan sosial, politik, dan ekonomi yang memilukan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved