Pengamanan Pilkada 2020 bakal Diperkuat

Tentara Nasional Indonesia (TNI) siap mengamankan pelaksanaan pemilu kepala daerah (pilkada) serentak 2020 yang berlangsung di 270 daerah. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan pengamanan Pilkada 2020 akan lebih diperkuat dari pengamanan pilkada serentak sebelumnya. "Berdasarkan pengalaman kegiatan kemarin pilkada termasuk pilpres kita melakukan prediksi dan antisipasi sehingga apa yang kita lakukan mulai sekarang bisa kita persiapkan kemungkinan apa yang akan terjadi" ujarnya saat melaksanakan rapat kerja dengan Komisi I DPR di Jakarta, kemarin.

Raker tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid dan Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto, Bambang Kristiono, dan Teuku Riefky Harsya.

Lebih lanjut, Hadi mengatakan, berdasarkan pemetaan antisipsi yang dilakukan TNI, Papua masih menjadi daerah rawan konflik. Potensi konflik yang terjadi di Papua cenderung menggunakan isu SARA hingga politik uang. Selain itu, aspek penyelenggaraan, kontestasi, dan tingginya partisipasi juga berpotensi menimbulkan konflik dalam pilkada. "Untuk wilayah ini, TNI menyiagakan personel dan alutsista untuk perbantuan kepada Polri sesuai aturan yang berlaku. Pada pemilu yang lalu, TNI mengerahkan kekuatan sebesar 2/3 dari kekuatan yang dikerahkan oleh Polri sesuai dengan SOP," ungkapnya.

Dalam tahapan pilkada serentak itu, TNI menyiagakan personel dan alat taktis untuk mendukung Polri.

Selain memaparkan tentang pengamanan pilkada, dalam kesempatan tersebut, Hadi juga memaparkan program kerja TNI untuk 2019-2024. Hadi menyebut perlu ada penambahan alutsista untuk memperkukuh keamanan negara. "Untuk program kerja ke depan, saya sudah sampaikan TNI akan melanjutkan program kerja dengan Renstra ketiga tahun 2019-2024, yakni kita perlukan percepatan alutsista, termasuk di antaranya kapal selam," ujarnya.

Hadi juga menyinggung soal diperlukannya anggaran untuk pembangunan markas TNI termasuk dengan alat kantor yang dibutuhkan. Hal itu dibutuhkan agar organisasi TNI mampu berjalan dengan baik.

"Untuk menanggulangi terorisme, kita juga memerlukan peralatan dan pelatihan untuk personel-personel yang kita libatkan dalam kegiatan suatu wadah Koopsus TNI," ujar Hadi.

Ibu kota negara

Terkait dengan konsep pertahanan di ibu kota negara baru, dirinya menjelaskan dalam beberapa hal di bidang pertahanan perlu menjadi perhatian. Dia mencontohkan pemberlakuan air defence identification zone (Adiz), daerah terbatas dan terlarang (restricted and prohibited area) sesuai PP No 4/2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia.

Menurut dia, gelar kekuatan militer yang mampu menghadapi segala bentuk ancaman dan pembangunan sistem pertahanan penangkal serangan rudal, pesawat udara musuh, roket, infiltran sabotase siber, ancaman chemical biology, dan radioaktif nuklir.

Hadi mengatakan, dalam rangka relokasi personel TNI ke ibu kota negara baru, konsep penempatan satuan-satuan TNI dan pangkalan militer lainnya berada di Penajam Paser Utara. Penempatan tersebut, menurut dia, bersama Istana Kepresidenan, Gedung MPR, DPR, DPD RI, gedung kementerian/lembaga negara, dan gedung kedutaan negara sahabat. (Ant/P-4)