Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi mematangkan memori kasasi atas putusan pengadilan tingkat pertama yang membebaskan mantan Dirut PLN Sofyan Basir.
Juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan tim jaksa sudah merunut sejumlah persoalan terkait vonis bebas Sofyan. Hakim dinilai belum mempertimbangkan fakta dan bukti di persidangan secara utuh. Sofyan disebut secara sadar mengetahui adanya kongkalikong dalam proyek PLTU-1 Riau itu dan memfasilitasi terjadinya suap.
"KPK meyakini bukti yang kami hadirkan di persidangan sudah kuat bahwa Sofyan membantu terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan Eni Saragih, Idrus Marham dan Johanes Kotjo untuk mempercepat proses kesepakatan proyek. Ketiga terdakwa lain sudah divonis bersalah," kata Febri Rabu (6/11).
Baca juga: KPK Turun Tangan Selisik Dana Desa Fiktif
Dugaan keterlibatan Sofyan telah didalami setelah menggelar operasi tangkap tangan pada Juli 2018 yang menjerat mantan anggota DPR Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo.
Dalam persidangan sebelumnya dengan terdakwa Eni Saragih, imbuh Febri, Sofyan pernah menyampaikan keterangan bahwa dia pernah diinformasikan atau mengetahui terkait dengan adanya kepentingan Eni yang diutus partainya untuk mencari pendanaan.
Soal pengakuan Sofyan itu, Febri mengimbuhkan, sebenarnya tercatat pada berita acara pemeriksaan (BAP) persidangan.
Febri menyebut Sofyan mengaku pernah diberi tahu Eni soal pertemuannya dengan pengusaha Johanes Kotjo. Sofyan juga disebut mengetahui adanya suap dari Kotjo kepada Eni sehingga jaksa KPK menerapkan pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi dan pasal 56 ke-2 KUHP mengenai pembantuan.
Namun, ucap Febri, kubu Sofyan mencabut BAP dan akhirnya keterangan itu tidak dipertimbangkan hakim. KPK menilai pencabutan BAP tersebut tanpa dasar yang jelas.
KPK menilai ada bukti-bukti yang belum dipertimbangkan oleh hakim. Ada keterangan juga dari Eni di persidangan yang menunjukkan Sofyan sebenarnya mengetahui adanya suap.
Peran Sofyan tersebut antara lain mempertemukan Eni dan Kotjo dengan Direktur Pengadan Strategis 2 PT PLN dan melakukan beberapa kali pertemuan untuk membahas pembangunan proyek PLTU Riau-1. Pertemuan dilakukan di kantor dan rumah Sofyan.
Kemudian, Sofyan meminta pada Direktur Perencanaan PT PLN sebagai jawaban dari permintaan Eni dan Kotjo agar proyek PLTU Riau-1 tetap dicantumkan dalam RUPTL PLN 2017-2026.
Sofyan lalu menandatangani PPA proyek pada 29 September 2017 sebelum semua prosedur dilalui dan hal tersebut dilakukan tanpa membahas dengan direksi PLN lainnya. (PPA secara resmi tertanggal 6 Oktober 2017).
KPK menilai saat PPA ditandatangani, belum dimasukan proposal penawaran anak perusahaan, belum ada penandatanganan LoI, dan belum dilakukan persetujuan dan evaluasi dan negosiasi harga jual-beli listrik antara PLN dengan anak perusahaan atau afiliasi lainnya.
"Karena bantuan Sofyan juga Eni Saragih dan Idrus Marham menerima suap Rp4,75 miliar dari Johanes Kotjo. Poin-poin itu akan kami akan jelaskan lebih lanjut pada rumusan memori kasasi," imbuh Febri.
Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jakarta memutus Sofyan tak terbukti membantu mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih menerima uang suap dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo. Hakim menyatakan Sofyan dibebaskan dari segala dakwaan.
Dalam kasus itu, KPK menuntut Sofyan dihukum 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Sofyan diduga membantu kesepakatan proyek PLTU dan mengetahui adanya pemberian uang. (OL-8)
KPK memastikan akan segera memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB periode 2021–2023
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah klaim proses hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dilakukan untuk menutupi kegagalan penangkapan Harun Masiku (HM).
KPK tengah menyelidiki asal-usul sepeda motor milik orang lain yang ditemukan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan disita oleh penyidik pada 10 Maret 2025.
KPK menegaskan bahwa vonis penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tidak akan menghentikan upaya memburu buronan Harun Masiku
Boyamin sebelumnya pernah mengajukan gugatan praperadilan penyidikan kasus suap Harun Masiku pada 2024 lalu. Dia mengatakan akan kembali mengajukan gugatan pada Agustus mendatang.
Penyidik mengusut bukti elektronik, untuk mendalami alur perintah suap terhadap para tersangka dalam kasus ini.
Pelaksanaannya memang lebih cepat, karena kebetulan akan ada pelaksanaan festival Wolobobo.
Salah satu penerima manfaat, Agus, warga Bima, mengungkapkan kegembiraannya setelah rumahnya teraliri listrik,
Penghargaan ini diberikan karena program PLN Peduli 'Desa Berdaya' ini telah memberi dampak positif bagi masyarakat dan menjadi wujud komitmen dalam berkelanjutan program.
tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) Triwulan III atau periode Juli-September Tahun 2025 untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi tidak mengalami kenaikan atau tetap
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif listrik PT PLN, pada triwulan III atau periode Juli-September Tahun 2025 tidak naik.
Masyarakat di sekitar wilayah jaringan diajak aktif peduli lingkungan melalui program tukar sampah dengan internet.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved