Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
TAHUN ini Inter-Parliamentary Union (IPU) kembali menghelat Pertemuan Ketua-Ketua Parlemen negara anggota G-20 untuk ke-6 kalinya di Tokyo, Jepang. IPU merupakan organisasi yang menghimpun parlemen-parlemen negara sedunia untuk melakukan dialog atas isu-isu terkini yang menjadi tantangan bersama.
Pertemuan yang merupakan kerja sama IPU dan Parlemen Jepang ini dilaksanakan di tengah perlambatan ekonomi dunia akibat perang dagang.
Pertemuan yang dihadiri 18 negara dan 2 Organisasi Internasional (Parlemen Uni Eropa dan IPU) melakukan pertemuan dialog untuk mencari kesepahaman dalam menyikapi pelemahan sistem perdagangan multilateral.
Tiga isu yang menjadi fokus bahasan tahun ini adalah sistem perdagangan yang berkeadilan, inovasi teknologi yang berpusat pada manusia dan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs)
Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang memimpin delegasi Indonesia ke Pertemuan ini menyampaikan bahwa perdagangan antarnegara selayaknya harus selalu berpegang pada kepentingan rakyat dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
Parlemen dapat berperan dalam meningkatkan perdagangan inklusif terutama dalam hal akses dan partisipasi UMKM dalam global value chain, serta peningkatan peran wirausaha perempuan dalam perdagangan.
Kesepakatan–kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan parlemen–parlemen negara G 20 harus sejalan dengan kesepakatan di level eksekutif. Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel (Wakil DPR RI/Korinbang), dan Anggota DPR RI, Dolfie O.F.P. (F-PDIP).
Dalam sidang P-20 ini Ketua DPR RI salah satu menjadi keynote speaker di Sesi 3 dan menyampaikan berbagai upaya nasional untuk akselerasi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama dukungan bagi sarana implementasi yang efektif dari sisi pendanaan. Indonesia telah melakukan berbagai upaya inovasi pembiayaan pembangunan.
TPB merupakan agenda yang membutuhkan komitmen multistakeholders yang kuat. Komitmen tersebut harus juga diikuti dengan upaya membangun tata kelola dunia yang dapat meningkatkan kapasitas politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang seimbang, sehingga setiap negara memiliki derajat kemajuan yang setara.
Di sesi 2, sidang membahas juga mengenai inovasi dan pemanfaatan teknologi. Salah satu poin yang mendapatkan perhatian delegasi adalah pemanfaatan teknologi selayaknya dibarengi dengan pengembangan SDM.
Di sela-sela sidang, Ketua DPR RI melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Australia (Majelis Tinggi dan Majelis Rendah) dan Ketua Parlemen Korea Selatan. Pertemuan membahas berbagai peluang kerjas ama antarparlemen.
Ketua-ketua parlemen menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Puan Maharani sebagai Ketua Parlemen perempuan pertama Indonesia. Hal ini tidak hanya merefleksikan kemajuan kesetaraan gender tetapi juga kemajuan demokrasi. (OL-09)
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Kerajaan Arab Saudi mengenai dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Raja Juli Antoni juga menegaskan bahwa PSI merupakan partai yang terbuka bagi berbagai kalangan, baik muda maupun senior.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) pada Jumat (23/1) pagi waktu setempat.
usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapimnas I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen
Transformasi digital di DPD RI bukan sekadar pengadaan teknologi baru, melainkan perubahan budaya kerja secara menyeluruh.
rancangan undang-undang (RUU) Pemilu berbasis kodifikasi harus dibangun secara paralel dengan pembenahan sistem kepartaian di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved