Pemerintah Harus Dorong dan Stimulus Daya Beli Masyarakat

KEPUTUSAN menaikkan iuran BPJS Kesehatan, tarif  tol, dan tarif listrik akan menekan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan  kontribusinya terhadap PDB.

Menurut Badan Pusat Statistik, peranan konsumsi rumah tangga terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 55,79% pada triwulan II 2019.  

"Jika kenaikan harga-harga barang yang diatur pemerintah tetap dilakukan, maka pertumbuhan ekonomi 5,3%sulit tercapai," kata Dr Anis Byarwati Anggota Komisi XI FPKS DPR RI, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI dengan Kementerian Keuangan RI, Senin (4/11).

Pada rapat dengar pendapat pertama bagi anggota DPR RI periode 2019-2024 dengan agenda evaluasi kinerja kemenkeu tahun 2019 dan rencana anggaran tahun 2020 ini, Anis yang merupakan anggota Dewan dari dapil Jakarta Timur menyoroti beberapa hal yang dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Bicara soal pertumbuhan ekonomi, tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Konsumsi rumah tangga, government evenditur, pemerintah kemudian investasi dan dana ekspor," kata Anis

Anis juga menyoroti masalah daya beli masyarakat. Ia menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia sangat ditunjang konsumsi.

"Data BPS menyebutkan 55,75% perekonomian Indonesia ditopang oleh konsumsi. Pada dasarnya konsumsi terlihat dari daya beli masyarakat, dan daya beli masyarakat tergantung dari harga-harga yang ditentukan oleh pemerintah," papar Anis.

Anis menegaskan, "Yang paling krusial update saat ini adalah pemerintah seharusnya mendorong atau memberi stimulus yang dapat menopang dan meningkatkan daya beli masyarakat."

"Tetapi kebijakan yang terjadi selama ini justru kebalikannya, seperti kenaikan iuran BPJS yang dinaikkan dua kali lipat dari tarif sebelumnya, kenaikan tarif tol, dicabutnya subsidi listrik untuk golongan 900 Volt yang semua kebijakan itu sangat menciderai masyarakat," ujarnya. (OL-09)