Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menyebut anggaran subsidi Rp77 triliun untuk rakyat miskin tidak efisien karena tidak tepat sasaran.
Ia berharap Kementerian Sosial memiliki data akurat tentang rakyat miskin. "Akibat data tidak akurat (subsidi tidak efisien). Di antaranya gas melon (3 kg), itu kan untuk orang miskin, tapi nyatanya ke mana-mana," ungkap Agus seusai beraudiensi dengan Menteri Sosial Juliari Batubara di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.
Menurutnya, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi gas 3 kilogram sangat besar. "Itu subsidinya sangat besar, kami menyebutkan Rp77 triliun itu sangat tidak efisien. Listrik juga begitu, kemudian subsidi pupuk, subsidi benih, bantuan pendidikan, bantuan BPJS," ujarnya.
Menurut Agus, penggunaan anggaran akan efisien jika Kementerian Sosial bisa mengolah data dengan baik.
Mensos sepakat dengan pernyataan Agus tersebut. Ia menjamin penyelenggaraan kegiatan dan program di Kemensos berjalan bersih. Kemensos akan merapikan data agar pemberian subsidi tepat sasaran.
"Menyangkut program, kemudian data yang lebih akurat, yang tentunya sangat berpengaruh pada kualitas program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial. Kami terima dengan sangat baik saran KPK ini," ucap Juliari.
Ari, sapaan akrab Juliari Batubara, menyebut pihaknya tengah berkoordinasi dengan kementerian lainnya dalam menjalankan program kerja. Salah satu kerja sama yang tengah berjalan dengan Kementerian Dalam Negeri.
"Menyangkut data-data yang harus berbasis NIK (nomor induk kependudukan). Ini salah satu bentuk konkret yang harus segera kita tindak lanjuti. Juga ada di Kemenkes (Kementerian Kesehatan) juga ada di yang lain," paparnya.
Politikus PDI Perjuangan itu bertekat membuat Kemensos bersih dari korupsi, membenahi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. (Dhk/P-3)
SpaceX dan Tesla, dua perusahaan terbesar milik Musk, diketahui menerima miliaran dolar AS dalam bentuk hibah pemerintah dan insentif lingkungan.
Menurutnya, permintaan KSAL agar TNI AL mendapatkan subsidi BBM sebagaimana yang diterapkan kepada Polri merupakan hal yang wajar.
POLEMIK pengurangan isi kemasan Minyakita dan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi ironi di tengah upaya pemerintah menyediakan minyak goreng murah bagi rakyat.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga, menegaskan subsidi air minum hanya pantas diberikan kepada masyarakat kecil.
Dalam revisi pergub juga akan diketahui siapa yang berhak menerima dan dinas apa yang mengawasi.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mulai melakukan uji coba pelaksanaan Sekolah Rakyat di dua lokasi, yakni Sentra Handayani Jakarta dan Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi.
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved