Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menyebut anggaran subsidi Rp77 triliun untuk rakyat miskin tidak efisien karena tidak tepat sasaran.
Ia berharap Kementerian Sosial memiliki data akurat tentang rakyat miskin. "Akibat data tidak akurat (subsidi tidak efisien). Di antaranya gas melon (3 kg), itu kan untuk orang miskin, tapi nyatanya ke mana-mana," ungkap Agus seusai beraudiensi dengan Menteri Sosial Juliari Batubara di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.
Menurutnya, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi gas 3 kilogram sangat besar. "Itu subsidinya sangat besar, kami menyebutkan Rp77 triliun itu sangat tidak efisien. Listrik juga begitu, kemudian subsidi pupuk, subsidi benih, bantuan pendidikan, bantuan BPJS," ujarnya.
Menurut Agus, penggunaan anggaran akan efisien jika Kementerian Sosial bisa mengolah data dengan baik.
Mensos sepakat dengan pernyataan Agus tersebut. Ia menjamin penyelenggaraan kegiatan dan program di Kemensos berjalan bersih. Kemensos akan merapikan data agar pemberian subsidi tepat sasaran.
"Menyangkut program, kemudian data yang lebih akurat, yang tentunya sangat berpengaruh pada kualitas program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial. Kami terima dengan sangat baik saran KPK ini," ucap Juliari.
Ari, sapaan akrab Juliari Batubara, menyebut pihaknya tengah berkoordinasi dengan kementerian lainnya dalam menjalankan program kerja. Salah satu kerja sama yang tengah berjalan dengan Kementerian Dalam Negeri.
"Menyangkut data-data yang harus berbasis NIK (nomor induk kependudukan). Ini salah satu bentuk konkret yang harus segera kita tindak lanjuti. Juga ada di Kemenkes (Kementerian Kesehatan) juga ada di yang lain," paparnya.
Politikus PDI Perjuangan itu bertekat membuat Kemensos bersih dari korupsi, membenahi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. (Dhk/P-3)
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved