Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
WADAH Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi meminta calon tunggal Kepala Polri Komjen Idham Azis yang telah lolos uji kepatutan dan kelayakandi DPR agar bisa menuntaskan kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.
Ketua Wadah Pegawai Yudi Purnomo mengatakan Kapolri baru nanti perlu memprioritaskan pengungkapan kasus Novel demi kepastian hukum.
"Kami menunggu Pak Idham Azis menjadi Kapolri (definitif) sehingga memiliki kewenangan yang lebih besar dan kami berharap bisa mengungkap pelaku maupun dalang penyerangan (Novel)," kata Yudi di Jakarta, Rabu (30/10).
Baca juga: Ini Daftar Harta Calon Kapolri Idham Azis
Idham Aziz sebelumnya menjabat Kepala Bareskrim Polri yang juga merupakan ketua tim teknis dalam pengusutan kasus Novel. Menurut Yudi, dengan latar belakang itu Idham semestinya tidak memeliki kendala berarti untuk menuntaskan kasus tersebut. Yudi berharap Idham bisa memprioritaskan penuntasan kasus dalam 100 hari kerja sebagai Kapolri.
Yudi menambahkan Wadah Pegawai juga berharap kerja tim teknis bentukan Polri itu yang akan berakhir pada penghujung bulan ini bisa menyampaikan hasil ke publik.
"Kami berharap pada 31 Oktober ketika kerja tim teknis berakhir, sudah dapat sampaikan hasilnya. Apapun hasilnya, bisa diumumkan ke masyarakat sebagai bentuk transparansi," pungkasnya. (OL-8)
Kasus Setnov bukan cuma merugikan negara. Tapi, kata dia, perkara itu secara langsung membuat masyarakat rugi karena kualitas KTP-e yang dikurangi.
Pimpinan KPK tidak mau ikut campur atas pertimbangan penyidik memanggil saksi untuk pemberkasan kasus. Saat ini, Yaqut masih berstatus saksi.
ICW menilai Setnov tidak seharusnya mendapatkan keringanan dalam kasusnya. Sebab, kata Wana, korupsi yang melibatkan pimpinan DPR sudah membuat preseden buruk di Indonesia.
Tannos harusnya menyerah usai saksi ahli yang dibawanya ditolak hakim. Namun, buronan itu tetap menolak untuk dipulangkan ke Indonesia.
MA sempat mengabulkan upaya hukum luar biasa atau PK yang diajukan terpidana kasus KTP elektronik yanh juga mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto ini.
Sementara itu, dia mengatakan langkah-langkah yang dilakukan KPK tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan dalam penyidikan sebuah perkara.
Di tengah praktik korupsi yang terus merajalela dan pelemahan KPK yang semakin nyata, pemerintah dan DPR seharusnya dapat memikirkan cara pemberantasan korupsi yang efektif dan tegas.
MANTAN Penyidik KPK Novel Baswedan menilai keterangan saksi Rossa Purbo Bekti soal Firli Bahuri membocorkan informasi OTT kasus suap PAW penting ditindaklanjuti.
Novel menilai gugatan yang dilayangkan oleh Agustiani Tio Fridelina kepada Rossa merupakan bentuk serangan balik secara personal.
Namun demikian, hanya disampaikan secara singkat karena mereka tengah berada di tengah-tengah acara yang sedang berjalan.
KPK telah mengembangkan kasus Harun dengan menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka dalam kasus ini.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak memastikan kasus Firli terus berproses.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved