Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh turut hadir dalam acara pelantikan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Jum’at (25/10). Surya terlihat akrab Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga hadir dan berdiri bersebelahan.
Sebelum acara dimulai, Surya dan Prabowo terlihat ngobrol. Keduanya sesekali terlihat tertawa menunjukan keakraban. Prabowo bahkan sempat memegang lengan Paloh seperti merangkul.
“Banyak (yang dibicarakan). Pak Prabowo, kan, teman lama, berteman sudah sekian puluh tahun," kata Surya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10).
Baca juga: Sendau Gurau Surya Paloh Dan Prabowo
Surya mengatakan, masuknya Gerindra ke koalisi pemerintahan membuat suasana kebatinan dan keakraban semakin dekat.
“Maka komunikasi itu bisa lebih cair, kita bisa bicara apa saja,” kata Surya.
Berbeda dengan Surya, Prabowo memilih irit bicara saat ditanya hal yang sama. "Mau tau saja," kata dia sambil masuk ke mobilnya. (OL-4)
Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono mengungkapkan suasana pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan enam ketua umum (ketum) partai koalisi pemerintah dipenuhi canda tawa.
Kabar mengenai pertemuan antara Presiden Jokowi dan para ketua umum partai koalisi pemerintahan dibenarkan Waketum PAN Viva Yoga Mauladi. Pertemuan digelar di Istana Merdeka, Selasa ini.
Dia menekankan pilihan NasDem terhadap Anies Baswedan merupakan kemerdekaan sikap dan pilihan yang tidak ada hubungannya dengan koalisi pemerintahan.
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir warna biru sebagai penyebab kekalahan Timnas Kroasia melawan Argentina.
Adi menekankan selama mendukung Jokowi, NasDem selalu menujukan loyalitasnya. NasDem tidak pernah melayangkan protes atau mengkonfrontasi kebijakan Jokowi.
Sejauh ini, dia menilai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin menunjukkan adanya peningkatan keberhasilan dari waktu ke waktu meskipun masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan.
ARAH pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin tak jelas dan tampak serampangan. Penambahan kursi wakil menteri (wamen) di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
PAKAR Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri untuk rangkap jabatan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri merangkap jabatan. Kajian ini diharap bisa mencegah celah korupsi terbuka.
MKĀ mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. MK melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan.
Mahkamah Konstitusi secara tegas melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.
Mahkamah Konstitusi secara resmi melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved