Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
DPP Partai Demokrat menghormati keputusan Presiden Joko Widodo mengenai susunan Kabinet Indonesia Maju yang tidak mengikutsertakan kader partai Demokrat di dalamnya.
"Partai Demokrat menghormati keputusan politik Presiden Jokowi untuk tidak menyertakan Partai Demokrat dalam jajaran pemerintahannya," kata Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangan di Jakarta, Rabu (23/10).
Hinca mengatakan terlepas dari komunikasi dan ajakan Presiden Jokowi kepada Partai Demokrat pasca-Pemilihan Umum 2019 yang lalu, Partai Demokrat meyakini bahwa keputusan Presiden Jokowi untuk tidak menyertakan Partai Demokrat memiliki niat dan tujuan yang baik.
Partai Demokrat, kata dia, juga mengerti sepenuhnya bahwa penyusunan kabinet adalah hak dan kewenangan (prerogatif) Presiden yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
Partai Demokrat mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan para menteri yang tergabung dalam jajaran Kabinet Presiden Jokowi untuk masa jabatan yang kedua.
Partai Demokrat juga mendoakan agar Kabinet Indonesia Maju sukses dalam mengemban tugas-tugasnya, sesuai dengan harapan rakyat dan janji-janji kampanye yang disampaikan dalam Pemilu 2019 yang lalu.
Tentang di mana posisi Partai Demokrat ke depan, Hinca mengatakan akan ditentukan kemudian. Pada saatnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan secara resmi kepada seluruh jajaran partai, baik di pusat maupun daerah.
Baca juga: PPP tidak Sesalkan tidak Dapat Kursi Menteri Agama
Pada prinsipnya, menurut dia, Partai Demokrat ingin berperan dan berkontribusi agar pemerintahan Presiden Jokowi sukses dalam mengemban amanahnya.
"Tentu saja, Partai Demokrat akan sangat serius memperjuangkan aspirasi rakyat, agar rakyat kita, para pemegang kedaulatan yang sejati itu, memiliki masa depan yang lebih baik, serta mendapatkan kesejahteraan, keadilan, kedamaian, dan kebebasan hakiki yang dijamin oleh konstitusi kita," ujarnya menjelaskan.
Dia mengatakan sambil menunggu pidato politik SBY berkaitan dengan posisi serta peran Partai Demokrat lima tahun ke depan, baik dalam
kehidupan politik maupun pembangunan bangsa, SBY menginstruksikan agar para kader partai tidak mengeluarkan sikap dan pernyataan sendiri-sendiri.
"DPP Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas disiplin dan kepatuhan seluruh kader partai yang tidak memberikan komentar apa pun
berkaitan dengan penyusunan Kabinet Presiden Jokowi yang baru saja dilaksanakan, apalagi yang sifatnya negatif," kata dia.
Lebih jauh berkaitan dengan isu politik fundamental saat ini, seperti kehendak untuk melakukan perubahan konstitusi (UUD 1945), keinginan menghidupkan kembali GBHN dan isu-isu politik lain yang bisa mengubah sistem politik, model demokrasi dan tatanan ketatanegaraan Indonesia, Hinca mengatakan pada saatnya SBY juga akan menyampaikan sikap dan pandangan partai secara resmi.
Sejumlah sikap tersebut diambil Demokrat melalui rapat pleno terbatas DPP Partai Demokrat tanggal 23 Oktober 2019, Rabu hari ini, serta sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Demokrat SBY. (OL-1)
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved