Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
DPP Partai Demokrat menghormati keputusan Presiden Joko Widodo mengenai susunan Kabinet Indonesia Maju yang tidak mengikutsertakan kader partai Demokrat di dalamnya.
"Partai Demokrat menghormati keputusan politik Presiden Jokowi untuk tidak menyertakan Partai Demokrat dalam jajaran pemerintahannya," kata Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangan di Jakarta, Rabu (23/10).
Hinca mengatakan terlepas dari komunikasi dan ajakan Presiden Jokowi kepada Partai Demokrat pasca-Pemilihan Umum 2019 yang lalu, Partai Demokrat meyakini bahwa keputusan Presiden Jokowi untuk tidak menyertakan Partai Demokrat memiliki niat dan tujuan yang baik.
Partai Demokrat, kata dia, juga mengerti sepenuhnya bahwa penyusunan kabinet adalah hak dan kewenangan (prerogatif) Presiden yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
Partai Demokrat mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan para menteri yang tergabung dalam jajaran Kabinet Presiden Jokowi untuk masa jabatan yang kedua.
Partai Demokrat juga mendoakan agar Kabinet Indonesia Maju sukses dalam mengemban tugas-tugasnya, sesuai dengan harapan rakyat dan janji-janji kampanye yang disampaikan dalam Pemilu 2019 yang lalu.
Tentang di mana posisi Partai Demokrat ke depan, Hinca mengatakan akan ditentukan kemudian. Pada saatnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan secara resmi kepada seluruh jajaran partai, baik di pusat maupun daerah.
Baca juga: PPP tidak Sesalkan tidak Dapat Kursi Menteri Agama
Pada prinsipnya, menurut dia, Partai Demokrat ingin berperan dan berkontribusi agar pemerintahan Presiden Jokowi sukses dalam mengemban amanahnya.
"Tentu saja, Partai Demokrat akan sangat serius memperjuangkan aspirasi rakyat, agar rakyat kita, para pemegang kedaulatan yang sejati itu, memiliki masa depan yang lebih baik, serta mendapatkan kesejahteraan, keadilan, kedamaian, dan kebebasan hakiki yang dijamin oleh konstitusi kita," ujarnya menjelaskan.
Dia mengatakan sambil menunggu pidato politik SBY berkaitan dengan posisi serta peran Partai Demokrat lima tahun ke depan, baik dalam
kehidupan politik maupun pembangunan bangsa, SBY menginstruksikan agar para kader partai tidak mengeluarkan sikap dan pernyataan sendiri-sendiri.
"DPP Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas disiplin dan kepatuhan seluruh kader partai yang tidak memberikan komentar apa pun
berkaitan dengan penyusunan Kabinet Presiden Jokowi yang baru saja dilaksanakan, apalagi yang sifatnya negatif," kata dia.
Lebih jauh berkaitan dengan isu politik fundamental saat ini, seperti kehendak untuk melakukan perubahan konstitusi (UUD 1945), keinginan menghidupkan kembali GBHN dan isu-isu politik lain yang bisa mengubah sistem politik, model demokrasi dan tatanan ketatanegaraan Indonesia, Hinca mengatakan pada saatnya SBY juga akan menyampaikan sikap dan pandangan partai secara resmi.
Sejumlah sikap tersebut diambil Demokrat melalui rapat pleno terbatas DPP Partai Demokrat tanggal 23 Oktober 2019, Rabu hari ini, serta sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Demokrat SBY. (OL-1)
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved